24 August, 2007

Rokok VS Media Massa

Catatan dari Pelatihan Jurnalistik

SABAM Leo Batubara. Lelaki paruh baya ini selalu menjadi inspirasi bagi banyak kuli tinta untuk menghasilkan karya jurnalistik yang bermutu. Bicaranya lugas, wawasannya luas. Wakil ketua Dewan Pers ini hadir di Palu menjadi narasumber pelatihan pers tingkat madya yang berlangsung selama dua hari (21-22/08) di Hotel Nisfa Palu. Sebelumnya, Leo kerap kali menyambangi Palu mewakili Dewan Pers Nasional untuk urusan peningkatan kualitas jurnalis di daerah....


Adalah Serikat Kolumnis Palu (SKOP) ---dimana saya menjadi sekretaris--mendaulat saya untuk menjadi moderator mendampingi Leo Batubara dan Supardi Ibrahim. Kurang lebih dua jam, Leo memberikan pencerahan bagi 40-an peserta yang berasal dari berbagai media cetak dan elektronik lokal di Sulawesi Tengah. Kegiatan ini terlaksana atas kerjasama SKOP dan Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Menurut Alumnus IKIP Negeri Jakarta tahun 1970 ini, Pergulatan memerdekakan pers amat melelahkan dan menelan korban. Ratusan penerbitan pers dibredel. Puluhan wartawan dibui. Ketika penguasa Orde Baru tumbang, gerakan reformasi berembus. Aktivis prodemokrasi dan pegiat pers merdeka bangkit dari posisi tiarap.
Tantangan Pers Kekinian

Masih dalam pelatihan itu, Leo yang juga Ketua Badan Pengurus Serikat Penerbit Suratkabar menjelaskan, (SPS) kini, sekitar 30 persen dari 829 media cetak meraih bisnis yang sehat, tiras dan jumlah halamannya meningkat. Media itu tersebar di 33 provinsi, terbit sebagai pers daerah, media lokal, dan media komunitas. Sebagian dari pers sehat bisnis itu dikontribusi surat kabar berkategori quality media. Media ini kian maju dan berkembang.

Media ini mampu menghasilkan produk pers yang (1) atraktif; (2) mencerahkan; (3) taat kode etik jurnalistik; dan (4) dibutuhkan khalayak (pembaca dan pengiklan). Jumlah quality media itu minoritas dari segi jumlah perusahaan. Namun, mayoritas dari 7,2 juta tiras milik mereka.
Perkembangan pers di era reformasi ini bukan tanpa masalah. Sekitar 70 persen media cetak berkategori belum sehat bisnis. Tantangan yang dihadapi (1) jumlah modal tidak mencukupi; (2) wartawan profesional tidak tersedia di pasar kerja sehingga mempekerjakan wartawan yang tidak memenuhi syarat; (3) sering melanggar kode etik jurnalistik; (4) tidak mampu membuat medianya dibutuhkan pembaca dan pengiklan. Dari sisi profesionalitas, sebagian dari media tidak sehat bisnis itu semestinya menghentikan penerbitan. Namun, Pasal 28 konstitusi melindungi keberadaannya.

Mantan pemimpin perusahaan harian Suara Karya ini menilai, 70 persen surat kabar yang ada di Indonesia sudah tidak layak secara bisnis karena minimnya tiras (oplah) dan minimnya pemasukan iklan.

Bahkan, dari 30 persen sisanya yang layak, menurut dia, yang bisa disebut benar-benar layak dan sehat secara bisnis hanya beberapa perusahaan.
Menurut dia, mayoritas surat kabar itu gagal menciptakan kebutuhan pasar karena sebenarnya masyarakat memiliki daya beli yang cukup tinggi. Ceruk pasar di Indonesia juga masih cukup besar.
Indonesia saat ini memiliki 828 surat kabar dengan penetrasi mencapai 7,2 juta eksemplar per hari. "Jumlah tersebut tidak ideal untuk penduduk Indonesia, yang kini sudah menembus angka 250 juta orang," ujarnya.

Padahal penetrasi surat kabar dengan jumlah penduduk di negara berkembang yang ideal adalah 1 : 10. Prestasi Indonesia tertinggal jauh dari negara tetangga, seperti Singapura (1 : 2,8), Malaysia (1 : 8), dan Jepang (1 : 1,8).
Sedangkan dari sisi konsumsi, menurut dia, pengeluaran masyarakat terhadap media cetak nasional baru mencapai Rp 4,9 triliun. Bandingkan dengan konsumsi masyarakat untuk industri rokok, yang mencapai Rp 150 triliun.

Koordinator Masyarakat Pers dan Penyiaran Indonesia (MPPI) ini menambahkan, pasar surat kabar itu sebenarnya bisa diciptakan asalkan industri menampilkan berita yang atraktif, mencerahkan, taat pada kode etik jurnalistik, serta mampu melayani kebutuhan masyarakat.

Karena itu, dia optimistis industri surat kabar masih memiliki peluang untuk berkembang. Apalagi belanja iklan untuk surat kabar dalam tiga tahun terakhir selalu meningkat.
Berdasarkan survei Nielsen Media Research, belanja iklan surat kabar pada 2006 mencapai Rp 8 triliun atau naik 23 persen dari tahun sebelumnya. Angka pertumbuhan belanja iklan untuk surat kabar ini paling tinggi dibandingkan dengan belanja iklan di media lain, seperti televisi dan majalah.

1 comment:

daeng limpo said...

Intinya adalah minat baca yang belum memasyarakat di Indonesia, untuk itu perlu upaya extra agar masyarakat gemar membaca.