andi miswar

Menggagas Palu Blogger Community

2007-10-07T02:27:00.003+08:00

Palu Blogger Community [PBC]. Sekonyong-konyong topik ini menjadi bahasan di milist Kamust[1]. Beberapa blogger partisipan milist memberikan tanggapan positif atas ide itu. Saya pun terpanggil untuk memberikan sepatah kata. Ruslan Sangadji a.k.a Ochan, adalah salahsatu blogger yang paling terobsesi dengan terbentuknya PBC.

Seperti juru kampenya Pilkada, koresponden The Jakarta Post ini sudah mengampanyekan PBC ke seluruh penjuru mata angin [hehehe...dramatis banget]. Seperti iklan coca cola-anytime any where-- begitu Ochan mencoba mengiklan gagasan ini.

Hal menarik--paling tidak menurut saya-- adalah beberapa "pesohor" lokal tertarik dengan gagasan ini. Diantaranya: Rusdy Mastura [Walikota], Mulhanan Tombolotutu [Ketua DPRD] dan Sudaryano Lamangkona [Camat Palu Utara]. Dalam Diskusi Kritis[2] yang digelar Perhimpunan Nasional Aktivis 98 [Pena 98] Sulteng, ketiga orang tadi hadir sebagai pembicara dan peserta. [04/10].

Di sela-sela acara itu, kak Tony-sapaan Akrab Mulhanan--kepada beberapa blogger mengatakan, dirinya siap memfasilitasi terbentuknya Komunitas Blogger Palu. "Silahkan kalian bikin proposal konsepnya, nanti kami coba masukkan ke APBD Kota," kata Politisi dari Partai Golkar ini kepada blogger yang sedang manyantap hidangan buka puasa.

Di tempat yang sama, kak Cudy --begitu Rusdy Mastura biasa disapa--juga mendorong terbentuknya komunitas ini. Malah dia merencanakan akan membuat hotspot di Taman GOR [3] kota Palu. "Supaya orang Palu bisa mengkases internet secara gratis," sembari melanjutkan bahwa saat ini ada investor dari Korea yang ingin membantu pemerintah Kota palu membangun jaringan internet.

Kembali ke bahasan awal di atas. Saya pun mereply sebuah postingan dari Abdy Mari. Berikut potongannya:
"...Usul dan pemikiran untuk membentuk Palu Blogger Community haruslah segera direalisasikan.. Saya berbincang-bincang dengan rekan Andi Mizwar Arman, katanya kita harus ngumpul dulu membicarakan visi kita nanti apa??..
Olehnya, ada undangan khusus para blogger Palu untuk hadir di Palu Golden Hotel Tgl 4 Oktober 2008 jam 4. Usai acara Reduksi Saham Mall Tatura, para blogger Palu berdiskusi membicarakan wadah ini.. berimba tuakaaaaaaaa!!!....."

Berikut postingan saya menjawab Abdy:
Rekans

Komunitas Blogger Palu. Menurutku ini ide yg sangat positif untuk segera direalisasikan. IMHO, ada beberapa alasan yang bisa menjadi landasan kita:

1. Trend media mainstream [terutama lokal] yang sedikit memberikan ruang bagi perspektif yang berbeda dengan kebijakan [kepentingan] owner institusi berita tsb.
Sebagai contoh teranyar: Kontroversi Reduksi Saham Mall Tatura. Topik Ini menjadi headline di salah satu Surat Kabar Harian (SKH) di Sulteng sejak edisi 12 Juli 2007 hingga 29 September 2007. Ada 24 item berita terkait kontroversi itu.
Secara kuantitas, SKH ini terkesan memberikan perhatian khusus. Dari Total 24 berita tersebut, walaupun SKH ini "berupaya" memberikan kesan coverboth side, namun itu tidak cukup untuk disebut berimbang.
Hal mengesankan bahwa SKH ini berupaya menggiring sebuah maklumat kepada publik: Reduksi mall Tatura oleh pemkot adalah sebuah mudharat. Kelompok independen pun mulai terlibat atau dilibatkan untuk memperkuat skenario [kalu boleh disebut begitu].
Berbekal informasi dan data secukupnya, komentar pun bersiilweran. Saya pun terhenyak menyaksikan "perang" ini. Pada saat yang elementer, Kelompok yang berkepentingan langsung dengan mall [penyewa, pengunjung, manajemen] sepertinya tidak mendapat kesempatan mengapresiasikan pendapatnya. Salahsatu kawan saya yang jebolan analisis property magister UGM mencoba mengirimkan sebuah artikelnya. Dalam penilaian saya, selain karena kompetensi disiplin ilmunya, dari segi lain cukup objektif untuk dimuat dalam sebuah media lokal. Namun karena cenderung bersebrangan dengan skenario SKH, maka artikel ini tidak mendapat tempat. Saya pikir rekans masih punya daftar yang lebih panjang atas kecenderungan media mainstream lokal.
Moralnya: Media mainstream belum bisa melepaskan diri dari kepentingan owner atau segala muslihat haram jadah [maaf] dan persekongkolan.

2. Dengan menularnya blogger secara massif, maka memungkinkan siapa saja menjadi pewarta dengan perspektif yang sejauh ini tidak mendapat ruang di media mainstream . Kita bisa menengok Lily Yulianti yang membidani lahirnya www.panyingkul.com. Proyek jurnalisme warga [citizen journalism] yang berbasis di makassar berhasil mengajak orang-orang biasa menjadi pewarta. Di situs itu [tanpa maksud promosi] kita bisa membaca reportase yang aktraktif, sederhana tanpa skenario tertentu. Selain www.panyingkul.com, ada pula www.halamansatu.ne, www.wikimu.com, www.sumbawanews.com dan www.kabarindonesia. com yang dikelola dari Belanda.
Seorang ibu rumah tangga menjadi pewarta? Sangat mungkin kata Lily yang pernah menajadi pewarta di Kompas 1996-2000, Radio Australia di Melbourne 2001-2004, dan NHK di Tokyo 2004-sekarang.

3. Komunitas Blogger Palu bisa menjadi persimpangan yang memungkinkan mempertemukan dan memformulasi ide/gagasan seorang politisi yang diwakili Bung Cudy, Kak Tony, Sudaryano dari birokrat muda, kawan2 wartawan, penggiat Ornop, ataupun pelaku bisnis yang punya akses ke internet.

4. Sebagai media informasi alternatif bagi siapa saja yang berada di luar kota Palu untuk mengetahui perkembangan dan dinamika kota dari sudut pandang yang beragam [multi perpektif]. DEngan ini, mereka bisa menganalisis dan memberikan sumbang pikiran yang mungkin bisa diadaptasi dalam pengambilan kebijakan di level eksekutif dan legislatif. Faktanya, kontribusi pemikiran rekans yang terlibat di millist telah mewarnai diskursus pembangunan kota Palu. Dan itu pada saat rekans tidak sedang berada di Palu/Sulteng.

5. Mungkin bisa mendorong terciptanya e-goverment yang selama ini menjadi obsesi kita.

Demikian opini sederhana saya menanggapi gagasan komunitas blogger Palu.

Salam hangat
andi miswar

catatan kaki
[1]. Kamust : Akronim dari Kaum Muda Sulteng. Sebuah millist yang dikelola oleh beberapa kaum muda yang berasal dari Sulteng di Jakarta. Anggota Millist ini tersebar di sejumlah tempat di belahan dunia dengan baragam profesi. Salahsatu petinggi di republik ini yang bergabung adalah Adhyaksa Daud [Menteri Pemuda & Olahraga] yang lahir di Donggala, Sulawesi Tengah
[2] Diskusi Kritis: Diskusi yang dirangkaikan dengan buka pusa bersamauntuk membahas sebuah kontroversi tentang Reduksi Saham Mall Tatura dari PT Citra Nuansa Elok [PT CNE] oleh Pemerintah Kota. Dilaksanakan di Palu Golden Hotel Palu, Rabu 04 Okt. 2007.
[3] Taman GOR Kota: Sebuah ruang publik yang berada di jantung kota Palu--Ibukota Sulteng. Taman ini adalah salah satu pilihan warga kota untuk menggelar berbagai acara seperti pagelaran seni dan olahraga [basket & takraw]

Rokok VS Media Massa

2007-08-24T14:30:00.001+08:00

Catatan dari Pelatihan Jurnalistik

SABAM Leo Batubara. Lelaki paruh baya ini selalu menjadi inspirasi bagi banyak kuli tinta untuk menghasilkan karya jurnalistik yang bermutu. Bicaranya lugas, wawasannya luas. Wakil ketua Dewan Pers ini hadir di Palu menjadi narasumber pelatihan pers tingkat madya yang berlangsung selama dua hari (21-22/08) di Hotel Nisfa Palu. Sebelumnya, Leo kerap kali menyambangi Palu mewakili Dewan Pers Nasional untuk urusan peningkatan kualitas jurnalis di daerah....

Adalah Serikat Kolumnis Palu (SKOP) ---dimana saya menjadi sekretaris--mendaulat saya untuk menjadi moderator mendampingi Leo Batubara dan Supardi Ibrahim. Kurang lebih dua jam, Leo memberikan pencerahan bagi 40-an peserta yang berasal dari berbagai media cetak dan elektronik lokal di Sulawesi Tengah. Kegiatan ini terlaksana atas kerjasama SKOP dan Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Menurut Alumnus IKIP Negeri Jakarta tahun 1970 ini, Pergulatan memerdekakan pers amat melelahkan dan menelan korban. Ratusan penerbitan pers dibredel. Puluhan wartawan dibui. Ketika penguasa Orde Baru tumbang, gerakan reformasi berembus. Aktivis prodemokrasi dan pegiat pers merdeka bangkit dari posisi tiarap.
Tantangan Pers Kekinian

Masih dalam pelatihan itu, Leo yang juga Ketua Badan Pengurus Serikat Penerbit Suratkabar menjelaskan, (SPS) kini, sekitar 30 persen dari 829 media cetak meraih bisnis yang sehat, tiras dan jumlah halamannya meningkat. Media itu tersebar di 33 provinsi, terbit sebagai pers daerah, media lokal, dan media komunitas. Sebagian dari pers sehat bisnis itu dikontribusi surat kabar berkategori quality media. Media ini kian maju dan berkembang.

Media ini mampu menghasilkan produk pers yang (1) atraktif; (2) mencerahkan; (3) taat kode etik jurnalistik; dan (4) dibutuhkan khalayak (pembaca dan pengiklan). Jumlah quality media itu minoritas dari segi jumlah perusahaan. Namun, mayoritas dari 7,2 juta tiras milik mereka.
Perkembangan pers di era reformasi ini bukan tanpa masalah. Sekitar 70 persen media cetak berkategori belum sehat bisnis. Tantangan yang dihadapi (1) jumlah modal tidak mencukupi; (2) wartawan profesional tidak tersedia di pasar kerja sehingga mempekerjakan wartawan yang tidak memenuhi syarat; (3) sering melanggar kode etik jurnalistik; (4) tidak mampu membuat medianya dibutuhkan pembaca dan pengiklan. Dari sisi profesionalitas, sebagian dari media tidak sehat bisnis itu semestinya menghentikan penerbitan. Namun, Pasal 28 konstitusi melindungi keberadaannya.

Mantan pemimpin perusahaan harian Suara Karya ini menilai, 70 persen surat kabar yang ada di Indonesia sudah tidak layak secara bisnis karena minimnya tiras (oplah) dan minimnya pemasukan iklan.

Bahkan, dari 30 persen sisanya yang layak, menurut dia, yang bisa disebut benar-benar layak dan sehat secara bisnis hanya beberapa perusahaan.
Menurut dia, mayoritas surat kabar itu gagal menciptakan kebutuhan pasar karena sebenarnya masyarakat memiliki daya beli yang cukup tinggi. Ceruk pasar di Indonesia juga masih cukup besar.
Indonesia saat ini memiliki 828 surat kabar dengan penetrasi mencapai 7,2 juta eksemplar per hari. "Jumlah tersebut tidak ideal untuk penduduk Indonesia, yang kini sudah menembus angka 250 juta orang," ujarnya.

Padahal penetrasi surat kabar dengan jumlah penduduk di negara berkembang yang ideal adalah 1 : 10. Prestasi Indonesia tertinggal jauh dari negara tetangga, seperti Singapura (1 : 2,8), Malaysia (1 : 8), dan Jepang (1 : 1,8).
Sedangkan dari sisi konsumsi, menurut dia, pengeluaran masyarakat terhadap media cetak nasional baru mencapai Rp 4,9 triliun. Bandingkan dengan konsumsi masyarakat untuk industri rokok, yang mencapai Rp 150 triliun.

Padahal, Koordinator Masyarakat Pers dan Penyiaran Indonesia (MPPI) ini menambahkan, pasar surat kabar itu sebenarnya bisa diciptakan asalkan industri menampilkan berita yang atraktif, mencerahkan, taat pada kode etik jurnalistik, serta mampu melayani kebutuhan masyarakat.

Karena itu, dia optimistis industri surat kabar masih memiliki peluang untuk berkembang. Apalagi belanja iklan untuk surat kabar dalam tiga tahun terakhir selalu meningkat.
Berdasarkan survei Nielsen Media Research, belanja iklan surat kabar pada 2006 mencapai Rp 8 triliun atau naik 23 persen dari tahun sebelumnya. Angka pertumbuhan belanja iklan untuk surat kabar ini paling tinggi dibandingkan dengan belanja iklan di media lain, seperti televisi dan majalah.

KIP MUSPROP KNPI: Membuat KNPI Semakin Menarik

2007-06-30T17:23:00.001+08:00

Langgam kekuasaan Orde Baru yang gembar-gembor soal pembangunan dan mengajak peran pemuda untuk menyukseskan pembangunan memang mulus dijalankan dengan membentuk KNPI. Hubungan harmonis KNPI dengan pemerintah tidak berbuah manis karena justru tidak mengenakkan.
KIP Musprop KNPI: Membuat KNPI Semakin Menarik

Langgam kekuasaan Orde Baru yang gembar-gembor soal pembangunan dan mengajak peran pemuda untuk menyukseskan pembangunan memang mulus dijalankan dengan membentuk KNPI.Hubungan harmonis KNPI.dengan pemerintah tidak berbuah manis karena justru tidak mengenakkan. Sebab, KNPI tiba-tiba menjadi bemper pemerintah hingga akhirnya tudingan ormas pelat kuning tak terelakkan.
Parahnya lagi, KNPI menjadi semacam tangga bagi para politikus muda untuk terjun ke pemerintahan (menjadi pejabat). Kenyataan itu terus ada hingga sekarang dengan duduknya mantan Ketua KNPI Adyaksa Dault menjadi Menpora dalam Kabinet Indonesia Bersatu.
Dengan demikian, gerakan KNPI, baik di era pemerintahan Orba maupun sekarang, nyaris masih terjebak dalam model mendukung pemerintah. Akibatnya, langkah yang diambil KNPI tidak begitu populer di kalangan anak muda, terlebih para mahasiswa, apalagi Ornop (organisasi Non Pemerintah).
Ketika ormas-ormas mahasiswa ramai-ramai turun ke jalan menentang kebijakan pemerintah yang dinilai tidak adil bagi rakyat, dalam berbagai kesempatan, KNPI seolah menutup mata melihat berbagai kebijakan pemerintah yang keliru.
Sumbangan minim KNPI bagi bangsa inilah yang seharusnya membuat kita gelisah. Padahal, KNPI sebagai induk organisasi terbesar di tanah air, bahkan memiliki struktur organisasi sampai tingkat kabupaten, idealnya mampu menjadi motor penggerak yang turut serta menentukan arah bangsa.
Itulah yang kurang di KNPI. Mereka belum mampu menyentuh persoalan-persoalan riil bangsa ini. Padahal, generasi muda kita saat ini bukan saja dijejali berbagai macam ideologi yang cenderung menyesatkan, tapi juga dihadapkan pada persoalan yang lebih global, seperti seks bebas, narkoba, dan kejahatan terorganisasi lainnya.

Pergeseran Paradigma
Mencermati kecenderungan dalam kurun beberapa tahun terakhir, khususnya di Sulawesi Tengah, pemuda yang tergabung dalam KNPI mulai menunjukkan empati terhadap gerakan moral yang sedang berjalan.
Model gerakan generasi muda sekarang perlu dimantapkan kembali sesuai semangat pemuda sebelumnya. Pemuda pada 1908 mampu melahirkan kebangkitan nasional, 1928 melahirkan sumpah pemuda, 1966 menegakkan kedaulatan negara, 1973 membuat Deklarasi Pemuda dan 1999 dengan semangat gigih menegakkan demokrasi, keadilan dan supremasi hukum.
Transformasi gerakan moral KNPI di masa mendatang adalah mewujudkan generasi muda yang ramah dan tanggap terhadap fenomena sosial dengan Iandasan akhlak mulia.
Prototipe yang dikembangkan oleh KNPI didasarkan pada semangat kejuangan dan keinginan berdirinya negara republik yang kaya kemajemukan dan miskin peperangan. Ini dijalankan sesuai amanat organisasi KNPI dalam menumbuhkan, menggerakkan serta menyalurkan dinamika, militansi dan idealisme pemuda Indonesia.
Kondisi ini seharusnya berada pada titik maju dalam rentang waktu ke depan. Praktek-praktek penyelenggaraan organisasi yang cenderung destruktif dan merusak image organisasi ini seharusnya segera ditinggalkan, paling tidak diminimalisir.

Musprop Ajang Akrobat
Bukan rahasia umum lagi, pergantian pucuk pimpinan dari tingkat pusat hingga daerah selalu diwarnai dengan praktek money politic, premanisme dan intervensi birokrat.
Kecenderungan ini akan mencitrakan KNPI sebagai wadah berkumpul para broker dan avonturir politik yang sangat bergantung pada uang dan kekuasaan.
Terkait dengan rencana Musyawarah Provinsi yang akan digelar di penghujung tahun 2007, maka penting sekali untuk menggagas sebuah wadah yang secara moral bertanggungjawab untuk mengawal citra yang telah terbangun dalam kurun beberapa tahun terkahir.
Pencitraan KNPI sebagai lembaga independen dan laboratorium kader pemimpin masa depan daerah akan semakin mengkilap jika Musprop KNPI bisa berlangsung secara fair dan demokratis tanpa praktek money politic dan premanisme.
Dalam kerangka tersebut, beberapa pentolan dan pemerhati KNPI menggagas Komite Independen Pemantau Musyawarah Provinsi (KIP Musprop KNPI). Komite ini akan memperjuangkan tiga agenda penting yaitu: Membuka seluas mungkin kompetisi pemuda dalam dalam Musprop; Konsistensi Musprop terhadap AD/ART dan Peraturan KNPI dan Melawan segala bentuk praktek money politic dalam Musprop.
Dengan tiga agenda ini, maka harapan untuk menemukan pemimpin baru yang legitimate dan berdaya saing akan semakin terbuka. Dengan demikian kita telah membangun sebuah peradaban demokrasi.

Deklarator
J. Parampasi, Yahdi Basma, Abubakar Hadado
Andi Miswar Arman, Ashar Yahya, Salehuddin Awal
Husen Idrus Alhabsy, Naharudin A Gani, Yanes

BERMULA DARI WARKOP

2007-06-30T08:36:00.001+08:00

Warung Kopi (Warkop) selalu saja menjadi tempat yang nyaman untuk melepas penat sekaligus membincang aneka hal dan peristiwa. Tak sedikit, hal-hal besar diaduk dari Warkop pinggir jalan. Banyak masalah menemukan solusi di sini. Sejatinya, warkop adalah dunia sekelompok orang mensosialisasikan diri dan gagasannya...

BERMULA DARI WARKOP
Warung Kopi (Warkop) selalu saja menjadi tempat yang nyaman untuk melepas penat sekaligus membincang aneka hal dan peristiwa. Tak sedikit, hal-hal besar diaduk dari Warkop pinggir jalan. Banyak masalah menemukan solusi di sini. Sejatinya, warkop adalah dunia sekelompok orang mensosialisasikan diri dan gagasannya. Berawal dari Warkop pula, gagasan untuk membentuk sebuah Komite Independen Pemantau Musyawarah Propinsi KNPI (KIP Musprop KNPI) tercetus. Seperti virus, ide ini menjadi bahan diskusi di kalangan pe-warkop khususnya Warkop di bilangan Wahidin yang banyak ditongkrongi anggota& pengurus KNPI Sulteng. Walaupun Musprop KNPI akan digelar pada akhir tahun, namun sudah menjadi perbincangan di setiap saat, khususnya di kalangan anggota dan pengurus KNPI Sulteng. Sebagai sebuah gagasan, KIP Musprop ini masih debatable. Namun sejumlah pihak menilai ide ini sebagai sebuah langkah maju dalam tradisi Musprop, khususnya di Sulteng. Ketua DPD KNPI secara pribadi menilai ide ini menarik dan perlu disupport. Dalam kerangka inilah, sejumlah pentolan KNPI kemudian menerbitkan sebuah media sederhana (Koran Kecil) untuk mensosialisasikan ide dan gagasan tersebut secara massif.

Masihkah Pantas Meletakkan Rasa Aman di Pundak Aparat

2006-10-17T03:09:00.001+08:00

Aksi Brutal Penembak Misterius di Palu

'Pendeta Kongkoli tertembak mati', sebaris pesan pendek di seluler dikirim kawan saya sesaat setelah saya bangun dari tempat tidur. Jam menunjukkan pukul 10.12 Wita, saya segera bergegas menuju kantor.

Kesucian Bulan Ramadhan sepertinya ternoda dengan insiden penembakan misterius yang menewaskan Pdt Kongkoli [16/10]. Nyawa Kongkoli yang saat ini menjabat Sekretaris Umum Majelis Sinode Gereja Kristen Sulawesi Tengah (GKST), Senin pagi sekitar pukul 08:15 Wita, direnggut paksa dua orang tak dikenal saat berada di toko bangunan 'Sinar Sakti' yang terletak di Jalan Wolter Monginsidi No.76 Palu.

Kejadian ini bukan saja melukai perasaan sanak familinya, juga sekaligus menghempaskan kembali rasa aman warga Palu ke titik nol. Provokasi dan terror sepertinya tak kunjung berakhir. Pun dalam bulan yang penuh rahmat.

Entah keyakinan apa yang diwakili pelaku penembakan tersebut. Sebagai seorang muslim, saya sama sekali tidak ingin terwakili aksi konyol itu. Setelah kejadian yang sama berulang, semakin sulit rasanya meletakkan rasa aman dan nyaman di pundak aparat keamanan berikut operasi intelejennya ........

MASIHKAH KITA MELETAKKAN RASA AMAN DI PUNDAK APARAT

Pendeta Kongkoli tertembak mati, sebaris pesan pendek di seluler dikirim kawan saya sesaat setelah saya bangun dari tempat tidur. Jam menunjukkan pukul 10.12 Wita, saya segera bergegas menuju kantor.
Di kantor, kami pun segera terlibat dalam diskusi kecil soal kejadian penembakan misterius yang berlangsung pagi tadi.
Setelah menghubungi sejumlah teman2 jurnalis, saya mendapat kepastian : Pdt Kongkoli yang saat ini menjabat Sekretaris Umum Majelis Sinode Gereja Kristen Sulawesi Tengah (GKST), Senin pagi sekitar pukul 08:15 Wita, ditembak dua orang tak dikenal saat berada di toko bangunan "Sinar Sakti" yang terletak di Jalan Wolter Monginsidi No.76 Palu.
Dari portal berita di internet saya menemukan berita tersebut di Antara. Kapolda Sulteng
Brigjen Pol Badrodin Haiti menyatakan bahwa polisi telah mengidentifikasi pelaku penembak Pendeta Irianto Kongkoli (50), setelah memeriksa tiga orang saksi mata. "Polisi sudah mengantongi identitas pelaku," kata dia di RSU WoodWard Palu, tempat jenazah Pendeta Kongkoli dievakuasi, seperti dikutip ANTARA.

Berikut kutipan lengkap beritanya :

Penembak Pendeta Kongkoli Teridentifikasi

Palu (ANTARA News) - Kapolda Sulawesi Tengah (Sulteng) Brigjen Pol Badrodin Haiti menyatakan bahwa polisi telah mengidentifikasi pelaku penembak Pendeta Irianto Kongkoli (50), setelah memeriksa tiga orang saksi mata.
"Polisi sudah mengantongi identitas pelaku," kata dia di RSU WoodWard Palu, tempat jenazah Pendeta Kongkoli dievakuasi, Senin
Menurut Kapolda Haiti, pelaku berjumlah dua orang dan mengenakan penutup wajah saat beraksi. Pelaku melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor jenis bebek warna hitam usai menembak korbannya.
"Sekalipun memakai penutup wajah, pelaku berhasil diidentifikasi," tuturnya tanpa menjelaskan lebih rinci.
Jalan Wolter Monginsidi sempat ditutup sekitar empat jam untuk memberi kesempatan kepada tim identifikasi melakukan oleh TKP.
Pdt Kongkoli yang saat ini menjabat Sekretaris Umum Majelis Sinode Gereja Kristen Sulawesi Tengah (GKST), Senin pagi sekitar pukul 08:15 Wita, ditembak oleh dua orang tak dikenal saat berada di toko bangunan "Sinar Sakti" yang terletak di Jalan Wolter
Monginsidi No.76 Palu.
Saat insiden terjadi, Kongkoli ditemani istrinya, Ny. Rita Kupa (45), dan anak angkatnya, Gea (4). Namun, Rita dan Gea lolos dari maut karena ke luar dari toko, langsung menuju mobil pribadi mereka yang di parkir di pinggir jalan depan toko.
Sementara langkah Kongkoli terhenti karena tertarik melihat pajangan keramik berada di depan pintu masuk toko. Tujuan Kongkoli dan istrinya ke toko bangunan memang untuk mencari keramik guna dipasang di rumah mereka yang sedang direhabilitasi.
"Saat menatap pajangan keramik itulah Kongkoli ditembak di bagian kepala dari jarak dekat," kata Anton, sahabat Kongkoli, mengutip pernyataan Ny. Rita.
Kongkoli jatuh tersungkur bersimbah darah. Sementara istri korban, Ny. Rita, yang juga berprofesi sebagai polisi dengan pangkat Iptu dan dibantu beberapa warga setempat segera mengevakuasi korban ke RSU Woodward, berjarak sekitar 500 meter dari lokasi kejadian.
Jiwa Kongkoli tidak tertolong akibat pendarahan. Ia menghembuskan nafas terakhir di ruang unit gawat darurat RSU Woodward milik Yayasan Bala Keselamatan Palu, dalam pangkuan Rita istri yang setia mendampingi sekitar 20 tahun perjalanan hidupnya.
Kongkoli yang separuh hidupnya diabadikan melayani Jemaat Kristiani ini meninggalkan seorang istri, dua anak kandung, Gita (18) dan Ade (14), dan seorang anak angkat Gea (4).
Hingga berita ini diturunkan, jenazah Kongkoli telah dipindahkan ke kamar jenazah untuk kepentingan otopsi mengeluarkan proyektil yang masih bersarang di kepalanya.(*)

Budidaya Penanaman Jarak di Donggala

2006-10-16T03:29:00.001+08:00

TEMU KAMPUNG : Petani di Kecamatan TanaNtovea sangat berharap perbaikan ekonomi dari budidaya jarak. foto : doc. gbpj

PETANI hancur karena harga yang berlaku di pasar sangat rendah. Kalo jaminan pasar jelas, maka petani akan segera berlomba-lomba menanam jarak (Jatropha Curcas Linn). Demikian Abubakar (42), petani asal Wani membuka sesi tanya jawab pada pertemuan kampung bertema Gerakan Budidaya Penanaman Jarak di Kabupaten (GBPJ) Donggala untuk Percepatan Kesejahteraan Rakyat (05/09 ).

Dialog yang digelar di ruang pertemuan kantor kecamatan TanaNtovea, Kab. Donggala —25 km dari Palu ibukota Sulawesi Tengah-- ini dihadiri 50-an peserta yang terdiri dari kepala desa, BPD, tokoh masyarakat dan petani dari beberapa desa yang ada di kecamatan Tana-Ntovea.

Camat TanaNtovea Darwin P. Dg. Marau S.Sos dalam sambutannya mengatakan, program gerakan budidaya penanaman jarak yang kabupaten Donggala sangat positif dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Terkait dengan itu, kata Darwin, pihak kecamatan akan mengerahkan segenap sumber-dayanya untuk mendukung suksesnya program tersebut. “Semuanya kita serahkan kepada petani untuk menentukan masa depannya. jika tanaman Jarak akan meningkatkan kesejahteraan mereka, maka kami akan mendukung apa yang akan dilakukan oleh masyarakat, jelas camat yang dikenal dekat dengan masyarakat kepada peserta pertemuan kampung.

:: Catatan Identifikasi Lahan

Pertemuan Kampung yang digelar oleh Tim GBPJ merupakan salah satu rangkaian kegiatan dari sejumlah kegiatan lainnya untuk mendukung program GBPJ kabupaten Donggala.

Sebelumnya, tim GBPJ telah melakukan identifikasi dan verifikasi lahan yang tersebar di desa, Guntarano, Bale Wani, Nupabomba dan Wombo. Selama empat hari tim ini mendokumentasikan kondisi lahan yang dipersiapkan untuk pembibitan dan penanaman. Selain itu, tim ini juga membagikan formulir tentang status kepemilikan lahan kepada setiap warga.

“Pendataan ini sangat penting untuk menjamin dan mengantisipasi terjadinya konflik dan sengketa lahan yang biasanya terjadi di masyarakat,” jelas Rahman koordinator Tim GBPJ kepada masyarakat dan petani di desa tersebut. Lebih lanjut, Rahman mengatakan, tim ini dibentuk untuk menindaklanjuti pertemuan Bupati dengan sejumlah investor yang berniat untuk berinvestasi pada pembudidayaan jarak di Kabupaten Donggala.

“Kami sebagai tim yang berasal dari Lembaga Swadaya Masyarakat hanya membuka ruang komunikasi antara masyarakat petani, pemerintah dan investor untuk duduk bersama membicarakan kesepakatan yang saling menguntungkan ketiga belah pihak,” katanya.

Sementara itu, ditempat terpisah, Bupati Donggala Adam Ardjad Lamarauna mengatakan, Donggala adalah salah satu daerah yang sangat berpeluang jadi pemasok bahan bakar bio diesel. Alasannya, karena Donggala selain memiliki lahan yang cukup luas, juga jarak dari kawasan

Donggala telah diuji bisa dijadikan bibit unggul pembudidyaan jarak. “Setidaknya kita memiliki 200.000 hektar lahan yang siap untuk dijadilan lahan budidaya penanaman jarak,” jelasnya sambil menambahkan bahwa proyek ini adalah padat karya yang membutuhkan tenaga kerja yang besar sehingga bisa menanggulangi masalah pengannguran yang terjadi di kabupaten Donggala.

Terkait dengan itu, Ardjad mengaku telah memerintahkan kepada Seluruh Camat dan Kepala Desa yang ada di Donggala untuk mendata lahan dan tenaga kerja produktif yang ada di daerahnya masing-masing.

Berdasarkan pantauan di lokasi, terutama di kecamatan TanaNtovea, sejumlah lahan milik masyarakat kosong melompong tanpa tanaman produktif. Terkait dengan rencana penanaman jarak, masyarakat yang memiliki lahan di kawasan ini sangat berharap program budidaya jarak direalisasikan secepatnya. “Dari pada kita nyonyor (baca : kalah) bayar pajar tiap tahun, lebe baik kita tanam jarak,” katanya.

Muchtar salah seorang anggota BPD desa Wani mengatakan, Desa Wani memilik lahan yang sangat representatif seluas 40 Hektar untuk lahan pembibitan jarak. Selain karena dekat dengan jalan raya dan pelabuhan, di areal tersebut terdapat sumber mata air yang tidak pernah kering walaupun musim panas datang.

Muchtar memang tidak membual, tim identifikasi yang mendatangi areal yang dimaksud, menemukan lahan dan sumber air yang sangat cocok untuk pembibitan. Tentang kondisi petani di daerah tersebut, Muchtar mengatakan, warga di sini, (red: Wani), kalau sudah melihat keberhasilan tanaman ini, maka mereka akan segera berlomba-lomba untuk menanami arealnya, termasuk melakukan tumpang sari pada lahan yang sudah ditanami. Muchtar mencontohkan tanaman jambu monyet ataupun kelapa. amiswar

SHOUTBOX BARU

2006-10-12T05:36:00.001+08:00

Oggix, Tanya Kenapa?

Sejumlah alasan kenapa harus migrasi dari shoutmix [shoutbox sebelumnya] ke shoutbox yang disediakan oggix .
Diantaranya, oggix menyediakan fasilitas yang lebih lengkap untuk manage shoutbox semisal Reply Entry, Avatar, smiley icons yang lebih banyak dan komunikasi langsung via fasilitas yahoo massengger.
Namun migrasi ini bukan tanpa konsekuensi. Blogger walking yang mampir di blog saya akan hilang bersama shoutbox sebelumnya. Untuk itu, saya sudah mengantisipasi dengan menduplikasinya sebelum mengubur mendiang shoutmix.
Berikut blogger yang pernah mampir di blog saya :

hadi
6:07 AM Oct 11, 2006 IP 150:150
salam kenal aja nih dari kuwait, keep spirit bro, everything will be ok
novie-pinky
5:50 AM Oct 11, 2006 IP 152:38
salam kenal mas Andi...makasi dah mampir ke blog sayah...hihih...
siagil
6:18 AM Oct 10, 2006 IP 73:112
sumpah Mas.. gil cinta perdamaian dan benci kekerasan! kapan ya adem ayem lagi negara kita...

bluebee
8:41 AM Oct 9, 2006 IP 153:252
semoga poso segera pulih, tidak ada lagi acaman dan anarkisme peace!

mey
7:57 AM Oct 9, 2006 IP 124:34
Hmmm Seep
devi
3:35 AM Oct 9, 2006 IP 155:40
alo, makasih ya da mampir hm aktif bgt berorganisasi yah..
Magi
3:48 PM Oct 7, 2006 IP 146:253
Hebat...fotonya "renyah" dan layoutnya juga ok...
Giel
1:58 AM Oct 6, 2006 IP 73:112
Makasih juga dah mampir Mas... kangen juga saya ama Palu...
Stories
12:42 AM Oct 5, 2006 IP 88:125
sex story blog blog story erotic story blog archive
Agil
2:41 AM Sep 14, 2006 IP 73:112
Salut buat tema blognya.. baru baca sekilas tapi sudah (meng)asikan... salam kenal ya ...
fritz
1:56 AM Aug 31, 2006 IP 88:22
met pagi juga..ho'o, merah tua sm putih.. keren.. kekekk... btw, lom ada info/berita baru lagi nih *sambil lirik kiri-kanan*
Newbie
12:08 PM Aug 25, 2006 IP 124:178
Pollingnya kurang satu optionnya..."bagi friendsternya dong"...kekekek...
afin
11:12 PM Aug 19, 2006 IP 124:28
jarang blogger yang nulis model begini, sorry blum baca banyak, cuma lewat
inelle
4:19 PM Aug 10, 2006 IP 138:226
jadi kek gini blogna si mas aktivis
NABILLA
7:32 PM Aug 9, 2006 IP 124:32
merdekaaaaaaaa oom
nabilla
4:40 AM Aug 9, 2006 IP 124:32
SELAMAT MORNING.........
JoMbLoLiCiUs
8:40 AM Aug 8, 2006 IP 124:18
Open minded ttg dunia luar. Salut buat ANDA...
saLLy
4:11 AM Aug 2, 2006 IP 158:124
mampir.. wah keren ni blognya aktivis euy!
saleh awal blog
12:45 PM Jul 30, 2006 IP 124:34
mantap shoutboxnya
dina
7:34 AM Jul 30, 2006 IP 236:98
black addict??

:: MEMANTAU ANGGARAN PENDIDIKAN ::

2006-10-11T00:31:00.000+08:00

Kebocoran Dana Block Grant Di Sulawesi Tengah

JIKA mutu pendidikan Sulawesi Tengah berada pada jejeran peringkat paling bontot di negeri ini, sepertinya bukan mengada-ada. Betapa tidak, dana yang ditujukan untuk peningkatan pendidikan juga mengalami kebocoran.

Temuan 11 Lembaga Swadaya Masyarakat (baca:Ornop)— YPR, PEI, WALHI, LPS-HAM, SKP-HAM, PSKP-HAM, PBHR, KPPA, YAMMI, SIKAP dan KPI—mengindikasikan terjadinya penggerogotan dana block grant untuk Sekolah Dasar sejak 2003 hingga 2005.

Dalam investigasi lapangan dan dokumen, Ornop menemukan banyak kejanggalan seperti pelanggaran prosedur, kolusi dengan pihak ketiga (distributor/penerbit), pemaksaan dan adanya acaman kepada sejumlah kepala sekolah.

Fakta ini mengindikasikan adanya unsur tindak pidana korupsi dengan memanfaatkan jabatan untuk memperoleh keuntungan baik pribadi maupun kelompok hingga merugikan negara sekitar Rp 12 miliar.

Pada tahun 2003, Sulteng melalui Dinas Pendidikan dan Pengajaran (Dikjar) mendapat dana bantuan block grant sebesar Rp 7 miliar lebih, yang akan dibagikan ke sekitar 1.297 sekolah di Sulteng. Selanjutnya pada 2004, Sulteng kembali mendapat dana bantuan tersebut sebesar Rp 3 miliar lebih dan dibagikan kepada 707 sekolah di Sulteng. Pada tahun 2005, bantuan block grant sebesar 4 miliar lebih kembali dibagikan ke sekitar 803 sekolah....

Kebocoran Dana Block Grant di Palu

Jika mutu pendidikan Sulawesi Tengah berada pada jejeran peringkat paling bontot di negeri ini, sepertinya bukan mengada-ada. Betapa tidak, dana yang ditujukan untuk peningkatan pendidikan juga mengalami kebocoran.

Temuan 11 Lembaga Swadaya Masyarakat (baca:Ornop)— YPR, PEI, WALHI, LPS-HAM, SKP-HAM, PSKP-HAM, PBHR, KPPA, YAMMI, SIKAP dan KPI—mengindikasikan terjadinya penggerogotan dana block grant untuk Sekolah Dasar sejak 2003 hingga 2005.

Fakta ini mengindikasikan adanya unsur tindak pidana korupsi dengan memanfaatkan jabatan untuk memperoleh keuntungan baik pribadi maupun kelompok hingga merugikan negara sekitar Rp 12 miliar.

Pada tahun 2003, Sulteng melalui Dinas Pendidikan dan Pengajaran (Dikjar) mendapat dana bantuan Block grant sebesar Rp 7 miliar lebih, yang akan dibagikan ke sekitar 1.297 sekolah di Sulteng. Selanjutnya pada 2004, Sulteng kembali mendapat dana bantuan tersebut sebesar Rp 3 miliar lebih dan dibagikan kepada 707 sekolah di Sulteng. Pada tahun 2005, bantuan block grant sebesar 4 miliar lebih kembali dibagikan ke sekitar 803 sekolah.

Menyalahi Aturan
Berdasarkan investigasi dan studi dokumen tentang penyaluran bantuan dana Block grant tahun 2003 sebesar Rp. 7 miliar lebih, ditemukan indikasi Dikjar Sulteng tidak melakukan proses seleksi umum terhadap proyek pengadaan dana tersebut dengan alasan yang tidak dapat dibenarkan dan mengada-ada.
Padahal jika merunut pada putusan Presiden no. 80 tahun 2003 tentang pengadaan barang dan jasa, sangat jelas bahwa Dikjar Sulteng telah melakukan pelanggaran. Dalam putusan tersebut dikatakan, bahwa pemilihan pengadaan barang dan jasa untuk pekerjaan senilai di atas Rp 100 juta dilakukan dengan cara pelelangan atau seleksi umum.

Bantuan dana block grant tahun 2003 dalam bentuk buku matematika, Dikjar Sulteng tidak melakukan swakelola terhadap dana tersebut, yang dilakukan adalah menunjuk langsung pihak ketiga untuk melaksanakan program block grant dengan besar dana Rp 7 miliar lebih.

Berpatokan pada keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 133/U/2003 tentang pemberi bantuan block grant untuk pendidikan Dasar dan Menengah, mengatakan bahwa block grant adalah program swakelola yang pelaksanaanya dilakukan oleh sekolah secara mandiri.

Selain itu, Dikjar Sulteng diduga kuat melanggar wewenang, dengan tidak mengindahkan keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Nasional tentang buku khususnya matematika. Dari investigasi, ditemukan banyak buku selain buku matematika yang berasal dari dana block grant tersebut.

Selain itu, terjadi mark-up harga buku matematika dan buku lainnya dari bantuan dana block grant tahun 2003. Harga buku berdasarkan ketentuan, sekitar Rp 20.000, Tetapi Dikjar Sulteng dan penerbit menjual antara Rp 26.000 sampai Rp 27.000. Dari penyalahgunaan ini ditaksir negara mengalami kerugian Rp 7 miliar lebih.

Tahun 2004
Dana Block grant tahun 2004 sebesar 3 miliar lebih adalah program swakelola, dana langsung yang diberikan ke sekolah-sekolah dan di kelola secara mandiri.
Dari investigasi dan studi dokumen yang dilakukan, ternyata Dikjar Sulteng tidak melakukan swakelola bantuan dana tersebut.

Sekolah-sekolah didatangi staf Dikjar untuk menandatangani satu paket perjanjian mengenai pengadaan buku subsidi block grant.
Kepala sekolah diperintahkan untuk menandatangani perjanjian-perjanjian termasuk di dalamnya kuasa atas rekening sekolah, tanpa mengetahui isi dari perjanjian tersebut.

Block grant senilai Rp 3 miliar lebih ini sebenarnya program swakelola. Dana seharusnya langsung diberikan ke sekolah dan dikelola oleh sekolah secara mandiri, namun Dikjar Sulteng tidak melakukan swakelola bantuan dana tersebut.

Sekolah tidak pernah bertransaksi langsung dengan penerbit dalam pengadaan buku bantuan dana block grant tahun 2004.
Pihak sekolah mengetahui bantuan dana berupa buku-buku tersebut datang dari Dikjar. Buku langsung dikirim ke sekolah dengan alasan sekolah sudah menandatangani perjanjian.

Mengacu pada fakta yang ada, Dikjar patut diduga menyalahgunakan wewenang.
Sementara itu, PT. Grafindo Media Pratama dan konco-konconya selaku pihak ketiga, diduga kuat melakukan kolusi dan persekongkolan dengan Dikjar. PT Grafindo meminta Dikjar untuk memerintahkan sekolah menandatangani surat atau berita acara perjanjian pembelian buku referensi IPA dan Matematika SD/MI tahun 2004, secara bersama-sama dengan surat-surat perjanjian lainya. Akibat persekongkolan ini, secara materi negara dan masyarakat dirugikan sebesar Rp 2 miliar lebih.

Selanjutnya pada tahun 2005, Dikjar sebagai pejabat pembuat komitmen, melalui satuan kerja pembinaan pendidikan TK, SD Sulteng tahun anggaran 2005 telah melakukan perjanjian sepihak dengan kepala sekolah yang menerima dana block grant. Sehingga terkesan kepala sekolah seakan-akan telah terikat dengan dinas dan penerbit untuk pengadaan buku.

Dari penelusuran yang dilakukan di SDN 2 Palu, terdapat surat kuasa atas nama Kepala Sekolah SDN 2 Palu yang memberikan kuasa kepada pejabat pembuat komitmen melalui satuan kerja pembinaan pendidikan TK, SD Sulteng tahun anggaran 2005.

Isi surat itu menyebutkan : dinas dapat membuka, memblokir, menarik atau mengambil dan menutup rekening sekolah yang digunakan untuk pembiayaan subsidi dana bantuan block grant.

Pelaksanaan pengadaan buku bantuan dana block grant tahun 2005 dilakukan sangat tertutup, dan diduga kuat terjadi praktek monopoli. Penanggungjawab proyek ini adalah Kadis Dikjar yang memandatkan kepada kepala sub pendidikan bidang pendidikan Dasar Menengah dan Kejuruan bekerjasama dengan FS sebagai pejabat PT Grafindo Media Pratama selaku pihak ketiga dalam pengadaan buku. Dari praktek ini negara dirugikan sebesar Rp 3 miliar lebih.

Sosialisasi dan Pemantauan
Rumor kebocoran dana block grant sebenarnya sudah tercium sejak awal. Namun seperti biasa, pemerintah (baca:aparat penegak hukum) selalu terlambat mengantisipasi. Jika saja pemerintah punya political will untuk mengantisipasi kebocoran ini, sejumlah tindakan bias dilakukan. Sebagai contoh, pemerintah seharusnya lebih awal mensosilaisasikan tentang dana block grant kepada publik. Selain itu, pemerintah seharusnya segera membentuk tim pengawas. Tim ini terdiri dari gabungan beberapa instansi yang berkompoten.

Namun seperti lagu klasik, pemerintah tak pernah belajar dari pengalaman. Tim ini juga akan berfungsi untuk menghindari duplikasi anggaran dengan proyek-proyek lain yang dikerjakan pada instansi yang sama. Tindakan ini didasarkan pada sejumlah pengalaman tentang duplikasi anggaran yang tidak efektif, sehingga membebani anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Komite Sekolah Mandul
Pada hakikatnya, komite sekolah merupakan organisasi pendamping dalam mendorong peran serta masyarakat dalam pengembangan pendidikan. Di sinilah pentingnya memberdayakan peran dan fungsi komite sekolah sebagaimana disosialisasikan Mendiknas melalui lampiran keputusan Mendiknas Nomor 004/U/2002 Tanggal 2 April 2002.

Maka, peran komite sekolah harus mencakup: (a) sebagai pemberi pertimbangan (advisory agency) dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan di satuan pendidikan; (b) sebagai pemberi pertimbangan (supporting agency), baik yang berwujud finansial, pemikiran, maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan; (c) sebagai pengontrol (controlling agency) dalam rangka transparansi dan akuntabilitasi penyelenggaraan dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan; dan (d) sebagai mediator antara pemerintah (eksekutif) dengan masyarakat di satuan pendidikan.

Fungsi komite sekolah sebagai pengontrol (controlling agency) tampaknya tidak berdaya membendung prakrik-praktik penyalahgunaan dana pendidikan. Kepala sekolah yang dirugikan dengan penyaluran dana block grant seharusnya mendorong komite sekolah untuk membendung praktik tersebut.

Namun faktanya, selama tiga tahun block grant belangsung berikut penyimpangannya, suara kkritis komite sekolah tidak pernah terdengar. Komite sekolah seharusnya didorong untuk menciptakan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan. Komite sekolah, karena itu, bukan lagi sebagai stempel (legalisasi) di tubuh sekolah. Ia memiliki hak penting untuk terlaksananya pendidikan di institusi sekolah secara bersih dan bebas korupsi.

Jika idealisme kontrol komite sekolah ini diterapkan, secara teoritik sangat bagus. Namun, dalam praktiknya sekarang ini mereka tidak jauh berbeda dari BP3 yang sebelumnya ada. Kesalahan awal yang terjadi adalah karena perekrutan kepengurusan komite sekolah sendiri tidak proporsional dan profesional, dan tidak jarang hanya formalitas. Tidak mengherankan jika komite sekolah sering dikritisi masyarakat sebagai format baru BP3.

Pelibatan publik
Dana pendidikan bersentuhan langsung dengan masyarakat. Jika dana ini mengalami kebocoran, maka masyarakat akan menerima secara langsung dampak tersebut. Oleh karena itu, pelibatan masyarakat dalam pengawasan dana pendidikan menjadi prasyarat mutlak. Sebab, hubungan antarpembuat kebijakan bisa saja ada penyimpangan.

Anggaran publik adalah pernyataan sebuah power relation antara kekuatan-kekuatan politik. Karena itu rawan politik uang dalam penyusunan anggaran lewat proses ‘’kolusi politik’’ terselubung.

Kebijakan itu akan terlihat lebih efektif lagi jika semakin sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat dan mau mendegarkan suara terbanyak rakyatnya. Begitu pula penempatan pos-pos kegiatan yang memiliki nilai-nilai anggaran berbasis kinerja seperti value for money, transparansi, dan akuntabilitas.

Anggaran pemerintah bisa jadi hanya dijadikan sebuah alat pembagian kekuasaan. Pemerintah mempunyai peranan besar dalam pencapaian alokasi sumber ekonomi yang efisien. Akan tetapi, birokrasi dalam pemerintahan sering berusaha untuk memaksimumkan kepuasannya (Niskanen, 1993).

Karena seorang birokrat bukanlah seorang yang netral terhadap proses pembuatan anggaran maka birokrat cenderung menghasilkan barang dan jasa yang lebih besar daripada ketentuan. Dampaknya, sering terjadi inefisiensi dalam penggunaan sumber ekonomi oleh pemerintah.

Karena fungsi anggaran juga harus dipertanggungjawabkan kepada rakyat maka anggaran tersebut harus bisa dilihat sebagai the power relation antara eksekutif, legislatif, dan rakyat. Jangan sebaliknya, keseimbangan hanya terjadi di eksekutif dan legislatif.

Pemerintah harus berpegang pada paradigma new public service. Paradigma ini menempatkan masyarakat sebagai posisi pelanggan. Sebab, intervensi pemerintah sudah merasuk ke segala penjuru kepentingan publik dan privasi sehingga pelayanan prima merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh pemerintah.

Bagi DPRD dan elemen sipil, yang penting untuk dilakukan adalah terus memantau penyimpangan yang mungkin terjadi dalam setiap tahap penganggaran dan realisasi dari siklus anggaran itu sendiri karena penganggaran merupakan aktivitas politik. Jadi, baik proses maupun produknya adalah produk politik.

Berangkat dari fenomena di atas, penting untuk mewacanakan di publik perlunya lembaga independen semacam education watch di daerah. Lembaga ini secara khusus akan melakukan kontrol mandiri terhadap lembaga sekolah di satu sisi; dan melakukan advokasi kepada masyarakat yang membutuh-kannya. Lembaga ini akan menjadi lembaga yang independen, yang terlepas dari berbagai kepentingan pihak-pihak tertentu. Fokus utamanya, tentu advokasi kepada masyarakat, baik itu masyarakat sekolah maupun masyarakat yang secara finansial terkait langsung dengan sekolah. amiswar

:: DINAMIKA POLITIK dan MODAL DI SULAWESI TENGAH ::

2006-08-01T09:59:00.001+08:00

:: Apa yang dapat dilakukan oleh para aktor pro-demokrasi?

George Junus Aditjondro
sumber : indoPROGRESS

1. ADA lima faktor yang sangat berpengaruh terhadap dinamika ekonomi-politik di Sulawesi, yakni: (a). dominasi Partai Golkar dan satelit-satelitnya di hampir semua provinsi di Sulawesi; (b). ekspansi modal dari Jakarta dan mancanegara untuk mengeksploitasi sumber-sumber daya alam di pulau ini; (c). dominasi korporasi-korporasi milik keluarga dan konco-konco Wakil Presiden Jusuf Kalla dan korporasi-korporasi yang dekat dengan tokoh politik nasional yang lain di pulau ini; (d). keragaman etno-linguistik yang tinggi di pulau ini, yang sering tumpang-tindih dengan keragaman agama, sehingga konflik-konflik ekonomi politik berbasis kelas dengan mudah dapat ditransformasikan menjadi konflik-konflik komunal atau sektarian; (e). siasat faksi-faksi militer untuk mengawetkan konflik-konflik komunal untuk menghancurkan resistensi penduduk setempat bagi masuknya modal besar di bidang pertambangan, perkebunan, kehutanan, serta pembangunan proyek-proyek infrastruktur besar seperti PLTA....

Dinamika Politik Dan Modal Di Sulawesi
Apa yang dapat dilakukan oleh para aktor pro-demokrasi?

George Junus Aditjondro

1. ADA lima faktor yang sangat berpengaruh terhadap dinamika ekonomi-politik di Sulawesi, yakni: (a). dominasi Partai Golkar dan satelit-satelitnya di hampir semua provinsi di Sulawesi; (b). ekspansi modal dari Jakarta dan mancanegara untuk mengeksploitasi sumber-sumber daya alam di pulau ini; (c). dominasi korporasi-korporasi milik keluarga dan konco-konco Wakil Presiden Jusuf Kalla dan korporasi-korporasi yang dekat dengan tokoh politik nasional yang lain di pulau ini; (d). keragaman etno-linguistik yang tinggi di pulau ini, yang sering tumpang-tindih dengan keragaman agama, sehingga konflik-konflik ekonomi politik berbasis kelas dengan mudah dapat ditransformasikan menjadi konflik-konflik komunal atau sektarian; (e). siasat faksi-faksi militer untuk mengawetkan konflik-konflik komunal untuk menghancurkan resistensi penduduk setempat bagi masuknya modal besar di bidang pertambangan, perkebunan, kehutanan, serta pembangunan proyek-proyek infrastruktur besar seperti PLTA.

Dominasi Golkar:

2. Dominasi Partai Golkar dan partai-partai satelitnya di hampir semua provinsi di Sulawesi, masih merupakan warisan dari era Soeharto, ketika A.A. Baramuli berhasil memenangkan Golkar di hampir semua provinsi di Indonesia bagian Timur lewat blok IRAMASUKA (Irian Maluku, Sulawesi, Kalimantan). Di masa transisi dari Soeharto ke B.J. Habibie, yang asal kepresidenannya juga karena diorbitkan oleh Soeharto, Golkar tetap berhasil mempertahankan hegemoninya dalam kepemimpinan politik di Sulawesi. Selanjutnya, dalam era pasca-Soeharto, kepemimpinan politik di Sulawesi di-share oleh Golkar dengan PDI-P dan partai-partai kecil yang boleh dikata merupakan satelit Golkar, seperti PKPI dan Partai Demokrat, sementara partai-partai berbasis agama, seperti PDS dan PKS hanya berjaya di beberapa tempat saja, seperti Poso (PDS). PDI-P sendiri, susah dibedakan dari Golkar, akibat banyaknya ‘kutu loncat’ dari Golkar yang masuk ke PDI-P. Begitu pula Partai Demokrat, yang di Sulawesi Selatan menokohkan Fanny Habibie, adik kandung mantan Presiden B.J. Habibie, yang tidak pernah dituntut pertanggungjawabannya atas tragedi tenggelamnya kapal Tampomas dengan korban jiwa yang luar biasa. Sehingga secara de facto, kader-kader Golkar dari ketiga poros baru – A (ABRI), B (Birokrasi), dan G (Golkar, dari tiga poros terdahulu, yakni Kosgoro, MKGR, dan Korpri) – tetap mendominasi elit politik di kelima provinsi di Sulawesi. Apalagi sistem pemilu dan undang-undang kepartaian kita belum memungkinkan munculnya partai-partai lokal yang berbasis pada aspirasi rakyat setempat yang spesifik, sebab yang cabang-cabang partai di luar Jawa praktis merupakan kepanjangan tangan dari kepentingan elit partai di Pusat.

Ekspansi modal dari luar Sulawesi:

3. Ekspansi modal dari Jakarta dan mancanegara untuk mengeksploitasi sumber-sumber daya alam di Sulawesi, paling tampak di sektor pertambangan. Di bidang pertambangan mineral, mulai dari nikel s/d emas, kita bisa melihat dominasi maskapai-maskapai tambang dari Amerika Utara, yakni Inco di pertambangan nikel serta Newmont di pertambangan emas, serta Rio Tinto, maskapai tambang raksasa yang bermodal Australia dan Inggris. Wilayah kontrak karya PT Inco Indonesia seluas 6,6 juta hektar meliputi tiga provinsi yang meliputi busur timur Pulau Sulawesi, yakni Sulawesi Tengah (16,76%), Sulawesi Selatan (54,17%), dan Sulawesi Tenggara (29.06%) (Sangaji 2002: 136).

4. Kenyataan bahwa PT Inco sedang bersiap-siap untuk membangun PLTA Karebbe di Desa Laskap, Kecamatan Malili, Luwu Timur, yang memerlukan izin pemerintah pusat untuk pelepasan kawasan hutan lindung (Investor Indonesia, 5 Juli 2006), dan juga sedang menanti pasokan listrik dari PLTA Poso (Aditjondro 2005), dapat dijadikan indikator bahwa dalam waktu dekat perusahaan tambang bermodal Kanada itu juga mau membuka Blok Bahudopi di Sulawesi Tengah dan Blok Pomala’a di Sulawesi Tenggara. Namun perlu dicatat bahwa penyerobotan lahan penduduk seputar Sorowako di awal Orde Baru (Sangaji 2002: 146-50) masih ditentang oleh rakyat setempat, dengan dukungan buruh dan mahasiswa yang tergabung dalam Forum Solidaritas Untuk Korban Masyarakat Tambang (FSKMT). Mereka berdemonstrasi di gedung DPRD Sulawesi Selatan, 15 September tahun lalu (Radar Sulteng, 16 Sept. 2005). Sehingga potensi penggalangan solidaritas antara rakyat setempat, buruh, dan mahasiswa di Palu dan Makassar, harus diperhitungkan oleh maskapai tambang itu dalam rencana ekspansinya.

5. Soal Newmont di Teluk Buyat, kita juga sudah banyak membaca. Yang masih kurang diperhatikan orang adalah kemungkinan masuknya perusahaan-perusahaan tambang raksasa di pegunungan antara Polewali dan Mamasa, di mana pertikaian soal tapal batas kedua kabupaten hasil pemekaran, tampaknya sudah (atau sedang?) reda, untuk menambang bijih emas yang memang tersebar secara sporadis di seantero ‘pinggang’ Pulau Sulawesi, khususnya di daerah Sulawesi Barat, Toraja bagian Utara, serta Kabupaten Donggala dan Poso bagian Selatan. Dua perusahaan yang banyak disebut-sebut adalah Rio Tinto, yang bermodal Inggris dan Australia, serta Newmont yang bermodal AS. Menurut informan kunci saya di Mamasa, Bupati Mamasa telah memberikan izin prinsip bagi Newmont. Sedangkan Rio Tinto membekingi salah seorang calon Gubernur Sulawesi Barat. Sementara itu, satu perusahaan dari Jepang yang baru mulai melakukan survei di Kecamatan Aralle, di daerah sengketa antara Polewali dan Mamasa.

Kemungkinan juga, elit Jakarta juga punya kepentingan ekonomi di sana, sebab di sebelah utara daerah itu, terdapat konsesi tambang batubara kelompok Bosowa milik Aksa Mahmud, adik ipar Jusuf Kalla. Bosowa juga memiliki konsesi tambak udang seluas 10 ribu hektar di Kabupaten Mamuju (Aditjondro 2006b).

6. Tidak jelas, perusahaan mana saja yang akan dapat konsesi tambang di daerah itu. Tapi yang jelas, semua kegiatan pertempuran maupun eksplorasi kekayaan alam daerah itu semakin memporakporandakan daerah pegunungan yang dulu terkenal dengan federasi ‘tujuh hulu sungai’ (pitu ulunna salu), yang pernah menjadi sekutu dagang dari federasi ‘tujuh muara sungai’ (pitu ba’bana binanga) dari kerajaan-kerajaan Mandar di pesisir Sulawesi Barat (George 1996: 26-30; Alimuddin 2005: 4-7). Di samping itu, pertambangan di hulu sungai pasti akan punya dampak sampai ke muara, seperti terbukti dari tambang Freeport McMoRan di Papua Barat dan tambang BHP Billiton di Ok Tedi, PNG.

7. Di bidang pertambangan migas, kita melihat munculnya korporasi-korporasi domestik, seperti Medco milik Arifin Panigoro dan keluarganya di Teluk Tolo dan daratan Kabupaten Banggai (Sulawesi Tengah), serta PT Elnusa, anak perusahaan Pertamina, yang sudah memulai eksplorasi di Selat Malaka dan Teluk Bone. Untuk mengfasilitasi pengeboran minyak bumi di Teluk Tolo, terumbu karang Tiaka telah ditimbun oleh perusahaan kongsi Pertamina dan kelompok Medco menjadi “pulau buatan”.

Pengapalan perdana minyak mentah produksi Lapangan Tiaka dari pulau buatan itu berlangsung hari Kamis, 12 Januari lalu. Sehingga untuk pertama kali dalam sejarah perminyakan Indonesia, Sulawesi mencatatkan diri sebagai daerah penghasil minyak mentah. Lapangan minyak Tiaka diperkirakan dapat memproduksi minyak mentah sebanyak sepuluh juta barrel. Produksi minyak mentah lapangan tersebut sudah mencapai 2.000 barrel per hari (bph), yang akan terus ditingkatkan menjadi 5.000 bph. Selain minyak
mentah, potensi gas di daratan Banggai yang juga dikelola oleh kongsi yang sama, berpotensi menghasilkan 3,7 trilyun kaki kubik gas alam. Untuk itu akan dibangun fasilitas kilang gas alam cair (LNG) di Luwuk (Kompas, 13 Jan. 2006).

8. Sayangnya, pers jarang mencatat kerugian para nelayan akibat boom migas di lepas pantai Sulawesi, khususnya di Selat Makassar dan Teluk Bone. Di lepas pantai Mamuju, Sulawesi Barat, roppong-roppong (rumpon-rumpon) milik nelayan Mandar tahun lalu dipotong belayang (tali pengikat batu pemberat) oleh kapal survei PT Elnusa Geosains. Alasan pemutusan secara sefihak itu adalah bahwa rumpon-rumpon itu mengganggu pelayaran kapal survei tersebut. Sedangkan di Teluk Bone, lebih banyak lagi rumpon nelayan yang jadi korban kegiatan eksplorasi PT Elnusa Geosains, yang dilakukan untuk
PT Minyak & Gas (Migas) RI. Jumlah rumpon yang rusak sebanyak 102 unit, milik 85 orang nelayan, dengan nilai kerugian mencapai milyaran rupiah. Saking lamanya menunggu turunnya ganti rugi yang tak kunjung tiba dari pimpinan perusahaan itu dari Jakarta, yang telah berjanji akan datang ke Bone tanggal 3 Januari lalu, para nelayan yang sudah habis kesabarannya berdemonstrasi ke DPRD Kabupaten Bone dan merusak pagar gedung itu (Tribun Timur, 18-19 Des. 2005, 6 & 8 Februari 2006; Fajar, 28
Desember 2005; komunikasi pribadi dengan Muh. Ridwan Alimuddin di Mamuju, 14 Juli 2006; tentang teknologi tradisional penangkapan ikan orang Mandar dengan roppong, serta adopsi teknologi tradisional itu oleh nelayan Pinrang dan Bone, lihat Alimuddin 2005: 79-90, 2006).

9. Sementara itu, kerugian nelayan di ketiga desa sekitar (eks) terumbu karang Tiaka di Teluk Tolo, yakni Baturube, Kolo Bawah, dan Pandauke, sama sekali tidak diberitakan oleh pers. Nelayan di ketiga desa itu ada 300 orang, sedangkan kerugian setiap hari setiap hari 10 kg, sementara satu kg ikan dijual kepada pedagang penampung ikan setinggi Rp 15 ribu untuk dijual ke Pasar Luwuk setinggi Rp 17 ribu per kg, maka kerugian mereka selama setahun = 365 x 300 x 10 x Rp 15 ribu = Rp 16,
425 milyar! Ini bukan kerugian yang kecil bagi para nelayan di Kecamatan Bungku Atas, atau bagi nelayan pondok di manapun di Indonesia (Gogali t.t.).

10. Makanya, tidak mustahil kalau korporasi-korporasi domestik lain akan mulai melakukan eksplorasi migas di Teluk Tomini serta di lepas pantai Sulawesi Barat dan Pantai Barat Sulawesi Tengah. Soalnya, sumur minyak pertama dibor di tahun 1902 di dekat muara Sungai Lariang di Pasangkayu, sekarang ibukota Kabupaten Mamuju Utara, provinsi Sulawesi Barat. Sementara itu, suatu ladang gas telah ditemukan oleh maskapai migas Inggris, BP, di timur laut Danau Tempe, yang memungkinkan
produksi amoniak untuk sebuah pabrik pupuk urea (Whitten, Henderson & Mustafa 2002: 11).

11. Berbicara soal pupuk berarti bicara soal pertanian dalam arti luas, termasuk perkebunan. Berbicara soal perkebunan, perhatian kita tidak bisa lepas dari Kabupaten Bulukumba di Sulawesi Selatan, yang telah jadi ajang dua konflik antara korporasi perkebunan, yang didukung oleh aparat bersenjata, dan rakyat setempat. Konflik pertama menyangkut introduksi kapas transgenic oleh Monsanto, salah satu maskapai agrobisnis terbesar di dunia, tanpa melalui AMDAL. Maskapai itu telah divonis denda US$ 1,5 juta di kandangnya sendiri, AS, karena terbukti menyuap 140 orang pejabat di Indonesia dalam kurun waktu 1997 hingga 2002 (Gatra, 3 April 2004: 64-65, 29 Jan. 2005: 84-85).

Anehnya, tidak terdengar bahwa Menteri Pertanian dan Menteri Lingkungan dalam era yang dipersoalkan itu, yakni Soleh Solahuddin, Bungaran Saragih, Nabiel Makarim, dan Sony Keraf dikenakan sanksi apa-apa. Para petani di Bulukumba dan enam kabupaten lain, yakni Gowa, Takalar, Bantaeng, Bone, Soppeng dan Wajo, bahkan ditinggal dengan ribuan ton kapas busuk.

12. Berbeda dengan konflik kapas transgenic yang berjalan secara ‘damai’, konflik antara PT London Sumatra (LonSum) soal ekspansi kebun karet mereka di Bulukumba berjalan secara keras. Perlawanan petani membuahkan korban jiwa ketika pasukan Brimob secara sewenang-wenang memukuli dan menembaki petani yang berusaha merebut tanah mereka kembali. Akibat tindakan kekerasan Brimob pada hari Senin, 21 Juli 2003 itu, empat orang meninggal dunia, banyak orang menderita luka-luka, 14 orang dimasukkan ke penjara, dan sejumlah aktivis pro-demokrasi yang selama itu mendampingi perjuangan
rakyat Bulukumba, terpaksa ‘tiarap’ karena dimasukkan di daftar pencarian orang (DPO (van Gelder dkk 2005: 49; Tempo, 10 Agustus 2003: 36).

13. Sementara itu, sejarah perlawanan rakyat pedesaan di Sulawesi Tengah terhadap kebijakan pemerintah yang memihak investor, dimulai dengan perlawanan rakyat di dataran Seseba seluas 400 hektar di Kabupaten Banggai, menghadapi gelombang-gelombang penggusuran oleh berbagai perusahaan. Masyarakat Seseba sejak dulu mengenal klasifikasi lahan dataran itu sesuai dengan fungsinya, yakni hutan rakyat yang dimiliki secara komunal; tanah adat, yang difungsikan masyarakat untuk menanam
palawija (milik komunal, di mana warga masyarakat secara bergantian menanam dan memanen hasil) dan tanaman tahunan (milik perorangan); serta perkebunan masyarakat yang digunakan warga masyarakat untuk menanam tanaman tahunan dalam skala besar, seperti kelapa, coklat, kemiri, dan kopi (Gogali t.t.).

14. Sejak 1982, rakyat Seseba silih berganti ‘dirayu’ dan diancam untuk menyerahkan lahannya oleh PT Delta Subur Permai, dengan melibatkan militer dari Koramil Batui, serta dengan mengeksploitasi wibawa tradisional Raja Banggai, Hideo Amir. Rakyat Seseba tetap melawan dengan merebut kembali tanah mereka dan menanaminya dengan padi ladang dan palawija. Perlawanan mereka diorganisir oleh Forum Persaudaraan Petani Miskin, yang lima pimpinannya sempat dihukum penjara di tahun 2003 selama lima bulan. Sampai pertengahan 2004 rakyat Seseba terus melawan, walaupun tekanan semakin berat.
Soalnya, daerah mereka diincar oleh kelompok Medco yang sedang melakukan eksplorasi minyak bumi di daratan dan lepas pantai Banggai, untuk dijadikan pusat pemukiman karyawan mereka. Lokasi Seseba juga dekat dengan rencana pelabuhan Pertamina dan rencana pelabuhan samudera untuk Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET) Batui (idem).

15. Perlawanan rakyat Seseba, segera disusul perlawanan rakyat desa di daerah Bungku Tengah dan Selatan (dulu di Kabupaten Poso, kini masuk Kabupaten Morowali) menghadapi PT Tamaco Graha Krida, yang mendapat konsesi kelapa sawit seluas 13.230 hektar, sehingga 1743 orang petani kehilangan lahan. Mereka mengorganisasi diri menjadi Forum Petani Plasma Kelapa Sawit. Tahun 1999, sebanyak 5000 orang anggota Forum itu mendatangi kantor pusat perusahaan perkebunan tersebut. Mereka memprotes kebijakan perusahaan dalam pembagian lokasi plasma, memprotes luas Lahan Inti Plasma yang
melebihi 40% dari luas plasma, serta memprotes perusahaan yang memprioritaskan transmigran dari NTT, NTB dan Jawa. Aksi itu dibalas dengan demo tandingan oleh para petani transmigran peserta plasma, yang diorganisasi oleh perusahaan dan pemerintah setempat. Aksi massa para anggota Forum dilanjutkan dengan aksi massa besar di Poso, ibukota Kabupaten Poso yang waktu itu masih meliputi Kabupaten Morowali (idem).

Dominasi bisnis keluarga JK & tokoh nasional lain:

16. Setelah melihat gambaran di atas betapa kencangnya arus ekspansi modal dari Jakarta dan mancanegara ke Sulawesi, marilah sekarang kita lihat betapa dominannya korporasi-korporasi milik keluarga Jusuf Kalla dan kroni-kroninya di Sulawesi. Ini terlihat paling jelas di sektor infrastruktur, khususnya lagi dalam pembangunan proyek-proyek pembangkitan listrik tenaga air (PLTA) berikut saluran udara tegangan tinggi dan ekstra tinggi (SUTT /SUTET)nya.

Sejak Jusuf Kalla dilantik sebagai Wakil Presiden RI tanggal 20 Oktober 2004, dan terpilih sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar, dua bulan kemudian, PT Bukaka Teknik Utama milik Jusuf Kalla dan adik-adikna mulai kebanjiran order membangun PLTA di Sulawesi. Di Sulawesi Selatan, Bukaka mendapat order pembangunan PLTA di Ussu, bekas pusat kerajaan Luwu’ di Kabupaten Luwu’ Timur, berkapasitas 620 MW; sebuah PLTA senilai Rp 1,44 trilyun di Pinrang; sebuah PLTA kecil berkapasitas 1 MW di Desa Mappung, Tompobutu, di perbatasan Kabupaten Gowa dan Sinjai; sebuah PLTA berskala menengah berkapasitas 8 MW di Bantaeng; serta sebuah PLTA kecil di Salu Anoa di Mungkutana, Kabupaten Luwu’ Utara. Saat ini, Bukaka sedang membangun PLTA dengan tiga turbin di Sungai Poso, Sulawesi Tengah, yang akan berkapasitas total 780 MW.

Di Kolaka, Sulawesi Tenggara, Bukaka mendapat order pembangunan PLTA berkapasitas 25 MW, dibantu pembangunan jalan sepanjang 10 KM oleh Pemerintah Kabupaten (Aditjondro 2006c).

17. Menurut rencana, Bukaka juga akan membangun PLTA berkapasitas 200 MW dengan investasi sebesar US$ 300 juta di Sungai Saddang, sekitar 4 Km dari Makale, ibukota Kabupaten Tana Toraja, Sulawesi Selatan, yang diharapkan bisa rampung pada tahun 2010. Untuk itu, Pemprov Sulawesi Selatan telah menandatangani nota kesepakatan dengan konsultan rekayasa Jepang, Nippon Koei, dua tahun lalu (6 Febr. 2004). Untuk itu fihak konsultan berharap agar Pemprov Sulsel dan Pemkab Tana Toraja dapat
mendukung pembebasan tanah di lokasi proyek yang dikenal dengan nama “PLTA Malea”, yang meliputi satu kelurahan (Awa Tiromanda) dan dua lembang (Randanbatu dan Talion) di Kecamatan Makale Selatan dan Kecamatan Saloputti. Selain berdampak terhadap perladangan-hutan (agroforestry ) penduduk yang terdiri dari campuran kayu, kopi, kemiri, coklat, enau, bamboo, sengon, dan vanili, pembendungan Sungai Saddang itu juga punya efek sosio-psikologis. Di badan sungai di Lembang Randanbatu terdapat
tempat yang dalam legenda orang Toraja diyakini sebagai tempat munculnya putri Sandabilik, isteri Datu Pamula Tana (idem).

18. Itu baru order pembangunan PLTA buat Bukaka, belum lagi order pembangunan pembangkit listrik lain buat kelompok Bosowa milik saudara ipar Jusuf Kalla, Aksa Mahmud yang kini Wakil Ketua MPR-RI. Kelompok itu sedang membangun PLTU berkapasitas 20 MW di Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan, yang diperkirakan akan menelan biaya Rp 1,6 trilyun dan seluruh biayanya didanai oleh kelompok itu sendiri. Tahap pertama PLTU berkapasitas 100 MW yang menggunakan batubara diharapkan selesai tahun 2007 dan tahap kedua yang juga berkapasitas 100 MW direncanakan selesai tahun 2008, atau
paling lambat awal 2009. Dari total 200 MW yang dibangkitkan, PT Semen Bosowa di Maros mendapat jatah listrik 70 MW dengan harga 60 sen dollar AS per MW. Sisa energi sekitar 130 MW dijual kepada PLN Wilayah Sulselra dengan harga 4,3 – 4,4 sen dollar AS per MW (idem).

19. Namun bukan hanya bisnis keluarga besar Jusuf Kalla-Aksa Mahmud yang berjaya di Sulawesi. Di Manado, Mall di Boulevard, hasil reklamasi pantai Teluk Manado, melibatkan Theo Syafei sebagai Presiden Komisaris, dan anak Theo, Nano, sebagai direktur.

20. Seperti juga di Indonesia bagian Barat, pembangunan proyek-proyek pembangkitan listik skala besar di Sulawesi juga sering menghadapi resistensi masyarakat petani yang tergusur atau terancam lingkungan hidupnya. Di Sulawesi Selatan berturut-turut dikenal konflik antara petani di tepi Danau Towuti dengan PLTA Larona yang dibangun oleh maskapai pertambangan nikel bermodal Kanada, PT Inco, serta perlawanan petani terhadap pencabutan hak-hak atas tanahnya untuk pembangunan PLTA Bakaru dan bendungan Bili-bili (lihat Aditjondro 2001). Sedangkan di Sulawesi Tengah dikenal perlawanan petani di tepi Danau Lindu terhadap pembangunan PLTA Lore Lindu (Sangaji 2000), serta kini perlawanan rakyat di hulu Sungai Poso terhadap pembangunan PLTA Poso. Perlawanan ini akan segera disusul perlawanan terhadap pembangunan SUTET (saluran udara tegangan ekstra tinggi) dari Sungai Poso ke Soroako (Sulawesi Selatan) dan Pomala’a (Sulawesi Tenggara), yang dikoordinasi oleh Front Advokasi PLTA & SUTET (FAPS).

Keragaman etno-linguistik di Sulawesi & potensi konflik horizontal yang tinggi:

21. Resistensi rakyat setempat terhadap berbagai proyek ‘pembangunan’ lain yang padat-lahan, seperti pertambangan, perkebunan kelapa sawit, penebangan hutan dan pengolahan kayunya, serta PLTA ikut dipengaruhi oleh keragaman etno-linguistik di Sulawesi, di mana hak ulayat masing-masing kelompok etno-linguistik (= suku) masih jauh lebih dihormati ketimbang di Jawa. Berbeda dengan di Jawa, keragaman etno-linguistik di Sulawesi jauh lebih tinggi dari pada di Jawa, dengan keragaman
paling tinggi di Sulawesi Tengah, dengan sekitar 50 kelompok etno-linguistik. Keragaman etno-linguistik itu juga seringkali tumpang tindih dengan keragaman agama, di mana suku tertentu cenderung dominan beragama Islam dan yang lain Kristen, tergantung dari sejarah perjumpaannya dengan ‘agama-agama dunia’ tersebut. Akibatnya, konflik kelas di kantong-kantong masyarakat petani (peasant) dan peladang di gunung (hilltribes) di Sulawesi Tengah – dan juga di Sulawesi Barat – mudah dibelokkan
menjadi konflik horizontal yang berdarah-darah, akibat tumpang tindihnya kategori “kelas”, “etnisitas” dan “agama”.

22. Selama tiga tahun terakhir, di Kecamatan Biromaru, Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah, sering tercetus konflik berdarah antara migran Bugis dengan dua subsuku asli Kabupaten Donggala, yakni orang Kaili Ledo yang menghuni dataran rendah dan orang Kaili Da’a yang habitat aslinya di pegunungan. Untuk mengurangi tekanan penduduk di pegunungan, banyak orang Da’a dipindahkan oleh pemerintah ke dataran rendah untuk menggarap tanah pertanian di sana. Namun kedua subsuku asli Donggala itu sulit bersaing dengan para migran, yang lebih tinggi tingkat kewiraswastaannya dan lebih mudah memperoleh sertifikat buat tanah persawahan dan perkebunan mereka di dataran rendah. Sementara itu, orang Da’a dengan sistem hak adat mereka tidak terbiasa mengurus sertifikat tanah. Begitu pula orang Ledo, yang secara tradisional merasa “tuan tanah” di sana. Akibat kesenjangan ekonomi dan perbedaan persepsi tentang pemilikan tanah, sering terjadi apa yang dianggap oleh petani Bugis sebagai “pencurian” tanaman mereka. Reaksi mereka paling keras, yakni membunuh para “pencuri”, apabila yang “dicuri” adalah tanaman coklat, komoditi primadona di Sulawesi Tengah. Di bulan Oktober 2004, terjadi dua kali pembunuhan di Kecamatan Biromaru, yakni di Desa Jono-oge dan di desa Sidondo, yang diduga berlatarbelakang konflik agraris begini, yakni awal Oktober dan tanggal 31 Oktober (lihat Aditjondro 2006a).

23. Tadi telah disinggung tentang kewiraswastaan orang Bugis. Ini berkaitan dengan suatu permasalahan bagi banyak masyarakat petani di Sulawesi Selatan, khususnya di daerah Luwu, dan Sulawesi Tengah, yakni penjualan tanah. Proses pelepasan tanah di kedua daerah ini telah berjalan dengan gencar selama dua dasawarsa terakhir, akibat ‘penjeblosan’ masyakatnya ke dalam ekonomi uang, yang merupakan ‘paspor’ ke banyak bidang lain. Buat yang beragama Islam, penjualan tanah dilakukan menjelang musim haji, agar mereka dapat menunaikan ibadah haji. Sedangkan secara lintas agama,
penjualan tanah dilakukan untuk membiayai pendidikan anak-anak mereka. Lalu, setelah anak-anak itu mencapai jenjang pendidikan tertentu, tanah orang tua dijual lagi untuk membayar sogokan untuk menjadi pegawai negeri sipil (PNS). Hal ini telah saya amati mulai dari Kabupaten Luwu Utara (Sulawesi Selatan), sampai dengan di Kabupaten Poso (Sulawesi Tengah). Seorang pegawai Departemen Agama di Kabupaten Luwu Utara menjual tanahnya untuk membiayai kuliah anak-anak puterinya di STAIN Datokarama di Palu. Setelah puteri tertuanya tamat, ia menjual tanahnya lagi untuk membayar ‘biaya masuk’ agar puterinya itu bisa diangkat menjadi dosen STAIN tersebut. Tragisnya, tidak lama setelah diterima menjadi dosen STAIN, puteri kesayangannya meninggal dunia. Saking sedihnya, sang ayah dan sang ibu menyusul anaknya ke alam baka (idem).

24. Di Kabupaten Poso dan Kabupaten Morowali (hasil pemekaran dari Kabupaten Poso), pelepasan tanah adat tiga suku asli di sana - To Pamona, To Lore, dan To Mori -- berjalan paling gencar dengan dampak marjinalisasi penduduk asli pegunungan (indigenous highlander) yang paling parah di seantero Pulau Sulawesi, dibandingkan dengan orang Toraja dan Minahasa. Ada tujuh faktor penyebab marjinalisasi tersebut. Pertama, melunturnya ketaatan pada hukum adat menyangkut tanah menyebabkan banyak tanah komunitas pribumi beralih ke tangan para pendatang. Kedua, pergeseran orientasi dari petani ke pegawai negeri atau pegawai gereja mendorong para orang tua menjual tanah keluarga untuk membiayai pendidikan anak mereka, serta selanjutnya, setelah anak mereka lulus S-1, menyogok para petugas penerimaan PNS baru. Ketiga, tanah juga dijual untuk membiayai pesta pernikahan di kalangan orang Pamona, di mana gengsi keluarga besar dianggap semakin terangkat kalau dapat menjamu sebanyak mungkin tamu. Keempat, masyarakat di daerah terpencil yang dulu harus berjalan kaki puluhan kilometer ke pasar, mudah dibujuk untuk melepaskan tanah secara cuma-cuma, karena sangat mendambakan pembangunan jalan yang dapat meringankan perjalanan ke pasar dan sekolah terdekat. Kelima, pembangunan Jalan Trans Sulawesi yang melintasi Kabupaten Poso serta jalan koridor PT Kebun Sari yang menghubungkan Lembah Napu dengan jalan Palu-Poso. Keenam, pelepasan tanah subsuku Onda’e di Kecamatan Pamona Timur untuk pemukiman kembali korban gusuran PT Inco dari Bungku Tengah dan Bungku Selatan.
Ironisnya, ratusan hektar tanah di sana kemudian dikuasai oleh keluarga-keluarga pejabat Kabupaten Poso, yang dulu meliputi Morowali. Ketujuh, mirip seperti di atas, pelepasan tanah orang Mori secara cuma-cuma, dijual oleh para pejabat asal Morowali kepada PTP untuk perkebunan kelapa sawit (lihat Aditjondro 2006a).

25. Bukan hanya suku-suku yang habitatnya jauh dari ibukota provinsi Sulawesi Tengah yang mengalami marjinalisasi karena ‘pembangunan’. Suku Kaili yang merupakan penduduk asli Kota Palu dan Kabupaten Donggala, telah mengalami marjinalisasi yang luar biasa, akibat pemekaran kota Palu sebagai ibukota Provinsi Sulawesi Tengah, yang dibarengi dengan proses urbanisasi yang menggebu-gebu.

Proses marjinalisasi ini paling parah dialami oleh subsuku Kaili Ledo dan Kaili Rai yang turun temurun menghuni dataran rendah seputar Teluk Palu. Lebih tragis dari pada suku-suku asli Poso, orang Ledo sering menjual tanahnya kepada pendatang, sekedar untuk menyambung hidup, sebab di berbagai sektor ekonomi mereka sudah tersingkir oleh pendatang. Ini sering menimbulkan ketegangan antara para migran dari Sulawesi Selatan, dengan orang Ledo yang merasa dirinya ‘tuan tanah’ kota Palu (idem).

26. Sementara orang Kaili di dataran rendah tergusur oleh proses urbanisasi kota Palu, subsuku-subsuku Kaili di Pegunungan Kamalisi – yakni Da’a, Inde, dan Unde – mengalami masalah lain lagi.

Dengan pola hidup mereka sebagai peladang bergilir (rotational farming), serta sistem kepercayaan mereka yang asli dengan ritus-ritusnya yang disesuaikan dengan kalender perladangan mereka, mereka seringkali menjadi korban prasangka masyarakat mayoritas (mainstream). Pertama, mereka seringkali dicap sebagai perusak hutan, dan harus dimukimkan ke dataran rendah, jauh dari pegunungan yang merupakan habitat mereka yang asli. Kedua, setelah Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengipas arus sektarianisme dengan sebelas fatwanya, orang Kaili pegunungan yang masih menghormati adat istiadat
nenek moyang mereka, di samping ajaran agama Islam, sering dicap sebagai penganut “aliran sesat” (idem).

27. Kriminalisasi masyarakat pribumi dan sekaligus kriminalisasi aliran “sesat” ini dapat berpengaruh negatif terhadap kebebasan masyarakat-masyarakat pegunungan itu untuk bercocok tanam berdasarkan kearifan nenek moyang mereka. Kriminalisasi ganda ini dialami oleh kelompok masyarakat Unde di Desa Salena, yang masih termasuk wilayah Kota Palu. Belum lama ini, desa ini diserang oleh sejumlah personil Polsek Palu Barat, akibat informasi yang berlebihan tentang peranan seorang dukun dan guru silat, bernama Madi. Perlawanan kelompok Madi yang menyebabkan tiga orang polisi dan seorang pengikut Madi tewas, menyebabkan penduduk desa itu lari ke hutan, sementara kampung mereka dijarah oleh dua kelurahan tetangganya. Sampai hari Jumat, 6 Januari lalu, ketika penulis berkunjung ke sana, Desa Salena masih diduduki satu peleton polisi, yang melarang penduduk berkebun di gunung, supaya mereka tidak berkomunikasi dengan Madi, yang masih berhasil mempertahankan kebebasannya (idem).

28. Dalam kasus Salena itu, kriminalisasi ‘aliran sesat’ dan kriminalisasi masyarakat pribumi tampak dengan jelas. Sampai akhir Januari yang lalu, nama MADI tetap dipelintir menjadi MAHDI dalam liputan harian Radar Sulteng edisi 26 Januari 2006, yang dapat memberikan kesan kepada pembaca bahwa dukun dan guru silat suku Unde itu mengklaim dirinya sebagai Imam Mahdi. Sedangkan nama empat di antara sembilan orang terdakwa, dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) oleh Polisi sengaja diberi gelar-gelar adat, seolah-olah memang ada komplotan yang terorganisasi di antara masyarakat Unde
untuk melakukan perlawanan terhadap pemerintah yang’sah’. Sahido (30) diberi gelar PENDEKAT RANUBAYA, Bambang (21) diberi gelar PENDEKAR CAKAR DARAH, Asanudin (25) diberi gelar PENDEKAR PATI NAMBI, dan Nanga yang baru berumur 17 tahun diberi gelar PENDEKAR CENCONG. Jadi, selain kriminalisasi, kini juga terjadi stigmatisasi orang Kaili pegunungan.

29. Nasib orang Kaili diharapkan tidak akan setragis nasib orang Betawi, setelah Banjela Paliuju, yang berdarah Kaili Da’a, terpilih menjadi Gubernur Sulawesi Tengah. Mudah-mudahan ia dapat menghapus stigmatisasi masyarakat-masyarakat pribumi di provinsi ini, yang selama ini hanya menjadi pelengkap penyerta, bahkan tidak jarang menjadi pelengkap penderita, dalam pembanguan.

30. Sementara itu, pembeli tanah yang paling agresif di daerah Sulawesi Tengah adalah para migran Bugis, Makassar, dan Toraja dari Sulawesi Selatan. Sifat kewiraswastaan mereka membuat mereka lebih cepat melihat peluang bisnis di situ, ketimbang penduduk asli, yang tadinya masih merasa masih memiliki tanah luas. Cukup terkenal pemeo orang Bugis, “buat apa mi tinggi sekolahmu, kalau tidak ada sokola’mu [pohon coklatmu]”. Karena itu, hampir semua kabupaten di Sulawesi Selatan terwakili dalam nama toko, warung, dan rumah makan di sepanjang ruas Jalan Trans-Sulawesi, dari Poso sampai ke Palu. Hampir setiap pemilik properti itu memiliki sejumlah batang pohon coklat, yang
penanamannya dirangsang oleh PT Hadji Kalla, sebagai pembeli buah coklat mereka. Kebetulan, peluang bisnis ini cepat dilihat oleh perusahaan milik keluarga M. Jusuf Kalla itu, karena anak perusahaan mereka, PT Bumi Karsa, yang diserahi pemerintah membangun jalan Trans-Sulawesi.

Peranan militer dalam menunjang eskalasi konflik-konflik horizontal:

31. Seperti yang telah disinggung di depan, keragaman etno-linguistik yang tumpang tindih dengan kelas dan agama itu sangat berpotensi menjadi konflik terbuka, keras, dan bersenjata, apabila memang diarahkan ke situ. Indikasinya adalah bahwa penempatan pasukan-pasukan ‘pengamanan’, memang mengarah ke sana. Dengan berbagai cara, pertikaian-pertikaian lokal di antara berbagai komunitas diarahkan untuk dikembangkan ke sana. Dari penelitian saya di Kabupaten Poso, bersama kawan-kawan dari Yayasan Tanah Merdeka dan para pengungsi Poso di perantauan, ada beberapa cara yang ditempuh,
yakni (a) dimulai dengan pembiaran agar kedua kelompok saling curiga danberjaga-jaga, (b) dilanjutkan dengan pembiaran terhadap latihan merakit bom dan senapan, setelah maket pembuatan SS-1 dari PT Pindad tiba-tiba beredar di Poso, lalu (c) pembiaran terhadap peredaran senjata secara gelap, dilanjutkan dengan (d) penjualan atau pembagian senjata dan amunisi, lalu (e) pelatihan terhadap kelompok-kelompok milisi setempat , sampai dengan (f) menjadi eksekutor terhadap tokoh-tokoh dari kedua komunitas, sehingga curiga dan dendam meledak sampai ke ubun-ubun.

32. Pecahnya konflik berdarah di antara dua atau lebih komunitas kemudian memberikan dalih untuk penempatan pasukan, baik dari militer maupun polisi. Pasukan-pasukan non-organik itu kemudian menjadi betah untuk berlama-lama bertugas di daerah konflik, sebab ada pendapatan tambahan yang bisa diperoleh, hanya dalam keadaan konflik. Sementara para atasan menyunat uang operasi para bawahan di lapangan, para bawahan – dengan restu atasan -- mengembangkan 14 jenis ‘bisnis kelabu’ yang telah saya amati di Palu, Poso, Morowali, dan Banggai, yakni (a). pemerasan secara langsung; (b).
perlindungan bagi prostitusi terselubung, khususnya di perbatasan Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tengah; (c). perlindungan bagi sabung ayam; (d). bisnis satpam; (e). perburuan dan penyelundupan fauna dan flora langka, seperti kayu hitam dari kawasan Poso Pesisir dan ikan sogili dari Danau Poso; (f). perdagangan hasil hutan hasil illegal logging; (g). pengangkutan barang dan penumpang dengan kendaraan dinas; (h). bisnis pengawalan; (i). penyewaan mobil milik perwira-perwira polisi yang masih bertugas aktif; (j). penyewaan senjata dan ‘jasa’ menteror orang-orang yang menghalangi korupsi dana bantuan pengungsi, atau untuk memelihara iklim ketakutan secara umum di Poso dan Palu, seperti terbukti dari kasus Ray Efendi, Ilo, dan Iskandar Rauf di Poso dan Palu; (k) pungutan di pos-pos penjagaan; (l). proteksi properti milik pengusaha dan eks-pejabat yang sudah jadi pengusaha; (m). bisnis proteksi korporasi, terutama yang melakukan investasi di Sulawesi Tengah bagian Timur; sampai dengan (n). perdagangan ilegal senjata dan amunisi (Aditjondro 2004, 2006c; Sangaji 2005).

33. Bisnis kelabu aparat keamanan di Sulawesi Tengah sudah menjadi penyakit menular. Paling tidak, menular ke Sulawesi Barat. Pengutipan pungutan-pungutan liar di pos-pos penjagaan, yang pernah begitu marak di Kabupaten Poso, telah terjadi pula di di daerah konflik Mambi-Aralle-Tabulahan di Provinsi Sulawesi Barat, di mana rakyat mengeluh karena hewan peliharaan mereka sering diambil paksa oleh anggota-anggota Brimob yang bertugas di sana. Bisnis kelabu itu menyertai bisnis terang, karena belakangan ini, Zipur Kodam Wirabuana mendapat borongan membangun jalan poros yang
menghubungkan Mambi, Aralle dan Tabulahan (Aditjondro 2006a, 2006b).

34. Baik di darat, maupun di laut militer dan polisi berjaya untuk melindungi bisnis berskala besar. Operasi pemutusan tali rumpon nelayan di Bone oleh Dinas Perikanan setempat, Jumat malam, 12 Desember 2005, dikawal oleh 45 orang tentara dan polisi dari Korem, Kodim 1407 Watampone, dan Detasemen Polisi (Denpom) Watampone, dipimpin langsung oleh Dandim Letkol (Art) Yasyid Sulistyo, dengan menggunakan empat perahu nelayan (Tribun Timur, Minggu, 18 Desember 2005).

Korporasi-korporasi yang diuntungkan dari eskalasi konflik-konflik horizontal:

35. Sementara rakyat Poso sangat dirugikan oleh kerusuhan dan gangguan keamanan yang tidak kunjung reda, segelintir korporasi besar telah menancapkan kaki di Kabupaten Poso serta kabupaten-kabupaten lain di sebelah timurnya, di bawah perlindungan dua batalyon: Yoninf 711/Raksatama dan Yoninf 714/Sintuwu Maroso. Soalnya, kalau tadinya di seluruh Sulawesi Tengah hanya ada satu batalyon TNI/AD, yakni Yoninf 711/Raksatama, maka sejak kerusuhan Poso batalyon itu sudah dimekarkan menjadi
dua. Batalyon yang lama bertugas memelihara keamanan para pemodal besar di wilayah Sulteng bagian Barat, dari Toli-toli s/d Donggala, batalyon yang baru, Yoninf 714/Sintuwu Maroso yang berbasis di kota Poso, menjaga keamanan para pemodal besar dari Kabupaten Poso s/d Kabupaten Banggai Kepulauan.

36. Empat kelompok bisnis yang diuntungkan oleh pemekaran Batalyon itu adalah kelompok CCM (Central Cipta Murdaya) milik suami isteri Murdaya Widyawimarta (d/h Poo Tjie Gwan) dan Siti Hartati Tjakra Murdaya (d/h Chow Lie Ing); kelompok Medco milik keluarga Arifin Panigoro; kelompok Artha Graha yang dipimpin oleh Tomy Winata dan melibatkan Yayasan Kartika Eka Paksi milik TNI/AD, yang sedang menyiapkan tambang marmer dan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Morowali; serta kelompok Bukaka milik keluarga Wakil Presiden Jusuf Kalla, yang sedang membangun PLTA berkapasitas 780 Mega
Watt di Sungai Poso (Aditjondro 2005).

37. Kelompok CCM tidak sungkan-sungkan merangkul mantan jenderal dan mantan gubernur Sulawesi Tengah dalam bisnis mereka. Dalam perkebunan kelapa sawit PT Hardaya Inti Plantations seluas 52 ribu hektar di Kabupaten Buol dan Toli-Toli, Ronny Narpatisuta Hendropriyono, anak Kepala BIN waktu itu, Letjen (Purn) A.M. Hendropriyono duduk sebagai komisaris, bersama mantan Gubernur Sulteng, Azis Lamadjido. Bukan itu saja kepentingan bisnis kelompok CCM di Sulawesi Tengah. Selain konsesi hutan PT Bina Balantak Raya seluas 72.500 hektar di Desa Lamala Balantak, Kabupaten Banggai, yang
didirikan tahun 1980, CCM juga berencana membangun pabrik semen di Kabupaten Donggala, dengan modal Rp 1,5 trilyun, di bawah bendera PT Cipta Central Murdaya Semen (Aditjondro 2006c).

38. Selain CCM, kelompok Medco, maskapai pertambangan migas swasta terbesar di Indonesia milik keluarga Arifin Panigoro sudah mulai menghitung pemasukan mereka. Kelompok ini beroperasi di lepas pantai Kabupaten Morowali serta di daratan Kabupaten Banggai dalam JOB (joint operation body) dengan Pertamina. Kamis, 12 Januari lalu, JOB Pertamina-Medco E & P Tomori Sulawesi melakukan pengapalan perdana minyak mentah dari Lapangan Tiaka dengan volume 75 ribu barel. Pengapalan perdana itu membuka sejarah perminyakan di Sulawesi, karena Lapangan Tiaka merupakan lapangan minyak pertama di pulau ini. Lapangan ini mulai berproduksi pada tanggal 31 Juli 2005. Minyak mentahnya dikirim untuk diolah di Kilang UP-III PT Pertamina (Persero) di Plaju, Sumatera Selatan (Kompas, 13 Jan. 2006).

39. Adakah korelasi antara pemekaran batalyon dengan pengamanan konglomerat-konglomerat tersebut? Ada. Di dataran Seseba, Kabupaten Banggai, para petani sudah beberapa kali melakukan protes terhadap perampasan tanah pertanian dan tambak mereka oleh pengusaha-pengusaha setempat. Tanggal 3 Oktober 2002, sekitar 35 orang petani Seseba melakukan mogok makan di gedung DPRD Sulawesi Tengah di kota Palu. Untuk menakut-nakuti mereka, sekitar 125 orang personil TNI dan Polri melakukan
simulasi pelatihan perang-perangan di Batui, dekat dataran Seseba, yang dihadiri Bupati Banggai, Kol. Sudarto, SH waktu itu, Komandan Kodim, Kapolres Banggai, dan sejumlah unsur Muspida. Latihan perang-perangan ini bermaksud menakut-nakuti rakyat Seseba, yang kehilangan 200 hektar lahan perkebunan dan perumahan mereka untuk pemukiman karyawan Pertamina (Gogali t.t.).

40. Kelompok Bukaka milik keluarga Jusuf Kalla, juga menikmati perlindungan militer di Kabupaten Poso. Kalau tadinya militer yang secara organik berkedudukan di Kabupaten Poso hanya meliputi personil Markas Batalyon 714/Sintuwu Maroso di pinggiran kota Poso dan satu kompi di Pendolo, setelah bom Tentena satu kompi tambahan ditempatkan di Desa Saojo, dekat lokasi proyek PLTA Poso-1 dan Poso-2. Personil kompi itu siap membantu 15 pos penjagaan militer, polisi, dan satpam yang berada di lokasi proyek PLTA Poso-2 di Sulewana (Aditjondro 2005a: 11-2).

41. Hubungan yang mesra antara modal dan militer tampak setelah 650 orang anggota FAPS (Front Advokasi PLTA & SUTET) dari sebelas desa di sepanjang Sungai Poso melakukan aksi di Desa Sulewana, Selasa, 18 April lalu. Mereka menuntut pembangunan PLTA itu dihentikan, sampai PT Bukaka Teknik Utama menyelesaikan masalah ganti rugi tanah (Kompas, 19 April 2006). Bukaka meminta waktu dua minggu, untuk membahas tuntutan FAPS. Namun tentara tidak menunggu lama untuk memberikan reaksi. Hari
Kamis, 20 April 2006, Yoninf 714/Sintuwu Maroso menggelar latihan perang-perangan di dekat pusat pemukiman pengungsi Poso di ex lapangan terbang MAF di kota Tentena. Sejak Rabu malam, 19 April lalu, pasukan-pasukan sudah didrop di Tentena, ibukota Kecamatan Pamona Utara, dengan menggunakan mobil PT Bukaka. Malam itu juga diumumkan dengan corong dari mobil yang keliling kota Tentena, agar masyarakat jangan kaget jika mendengar bunyi letusan senjata api, karena TNI sedang latihan perang-perangan (kom. pribadi dengan informan-informan di Palu dan Tentena, 19 April 2006). Perang urat syaraf begini mirip seperti dilakukan penguasa di Seseba. Di mana rakyat menyatakan ketidakpuasan mereka terhadap dampak sebuah proyek pembangunan, di situ aparat bersenjata melakukan latihan perang-perangan.

So what?

42. Lalu, apa yang dapat dilakukan oleh aktivis-aktivis pro-demokrasi di Sulawesi? Banyak.

Pertama-tama, para aktivis pro-demokrasi di Sulawesi harus mulai membongkar mitos tentang akar-akar penyebab ketidakamanan di Sulawesi yang bersifat sektarian, dengan fokus khusus ke Sulawesi Tengah dan Sulawesi Barat. Sebab berbagai mitos tentang ketidakrukunan di antara komunitas agama, yang tersebar ke Jawa lewat berbagai media, termasuk media sektarian, justru tidak menguntungkan penciptaan perdamaian serta penyelesaian konflik-konflik di Sulawesi sendiri.

Kedua, kampanye secara nasional untuk penegakan supremasi sipil, dengan tekanan pada penghapusan komando territorial, dibarengi dengan tekanan ke arah profesionalisasi polisi sehingga lebih terlatih dalam pengendalian kerusuhan tanpa cara-cara membunuh atau melumpuhkan orang secara permanen, sudah saatnya ditingkatkan.

Ketiga, para aktivis pro-demokrasi di aras akar rumput sangat memerlukan bantuan informasi dan investigasi oleh kawan-kawan yang dekat dengan pusat-pusat informasi penanaman modal dan bisnis di Jakarta. Ini sangat perlu untuk membantu kawan-kawan di akar rumput menyiapkan komunitas-komunitas basis menghadapi rencana-rencana investasi itu, termasuk persiapan untuk menggunakan hak mereka menolak proyek dan program yang merugikan rakyat dan merusak lingkungan setempat.

Keempat, perlu kampanye bersama antara kawan-kawan di akar rumput, di kota-kota strategis di Sulawesi, dan di Jakarta, untuk melawan pembangunan bercorak neo-liberalistis, yang didukung oleh rezim komprador SBY-JK.

Selain membongkar sinerji antara modal, militer, dan milisi-milisi di Sulawesi Tengah, kampanye bersama itu perlu difokuskan ke arah legalisasi pendirian partai-partai lokal di Sulawesi, yang lebih berkiblat ke sosialisme ketimbang feodalisme lokal penunjang kapitalisme nasional dan global.

Last but not least, kelima, perlu pengukuhan nilai-nilai demokratis di kalangan kawan-kawan aktivis pro-demokrasi di Sulawesi sendiri, untuk mengcounter nilai-nilai primordial yang mengagung-agungkan peranan politisi atau saudagar asal Sulawesi, melebihi komitmen kepada kepentingan rakyat di aras akar padi.

Yogyakarta, 15 Juli 2006.

Referensi:
Aditjondro, George Junus (2001). Go with the Flow: The Fluctuating and Meandering Nature of Indonesia’s Anti-Large Dam Movement. Makalah untuk Lokakarya dalam rangka Jubileum KITLV dengan tema “Air sebagai Pemberi Kehidupan dan Kekuatan Yang Mematikan serta Hubungannya dengan Negara, Dulu dan Sekarang” di Leiden, Negeri Belanda.
---------------- (2004). “Kayu Hitam, Bisnis Pos Penjagaan, Perdagangan Senjata dan Proteksi Modal Besar: Ekonomi Politik Bisnis Militer di Sulawesi Bagian Timur”, Wacana, Jurnal Ilmu Sosial
Transformatif, No. 17, Th. III, hal. 137-78.
---------------- (2005). "Setelah Gemuruh Wera Sulewana Dibungkam: Dampak Pembangunan PLTA Poso & Jaringan SUTET di Sulawesi." Kertas Posisi Yayasan Tanah Merdeka, Palu.
-----------------(2006a). "Sulawesi, Taman Mini permasalahan agraria di Nusantara." Makalah untuk Seminar Pembaruan Agraria yang diselenggarakan oleh Perkumpulan Bantaya di Palu, 26 Januari.
-----------------(2006b). "Terlalu Bugis-sentris, kurang ‘Perancis’. Makalah untuk bedah buku karangan Christian Pelras, Manusia Bugis, di Bentara Budaya, Jakarta, Kamis, 16 Maret.
-----------------(2006c). "Bagaikan Gatotkaca, yang terbang di atas saluran udara tegangan (ekstra) tinggi, mereka seperti tak tersentuh oleh hukum di negeri ini." Makalah untuk Seminar dalam rangka Sarasehan Korban SUTET Indonesia, yang diselenggarakan oleh Solidaritas Advokasi Korban SUTET
Indonesia (SAKSI) di Posko Selamatkan Rakyat Indonesia (SRI), Jl, Diponegoro No. 58, Jakarta Pusat, hari Minggu, 23 April.
--------------- (2006d). "Tibo & penyerangan pesantren Walisongo jilid II: Mengungkap kepentingan ‘tritunggal’ modal, militer, dan milisi di balik pengawetan ketidakamanan di Sulawesi Tengah." Makalah yang sudah diterbitkan secara bersambung di Tabloid Udik di Kupang dan Harian Komentar di Manado.
Alimuddin, Muhammad Ridwan (2005). "Orang Mandar, orang laut: Kebudayaan bahari Mandar mengarungi gelombang perubahan zaman." Jakarta: KPG (Kepustakaan Populer Gramedia).
---------------- (2006). “Rumpon dan Konflik”, Radar Sulbar, 17, 18, 20 Maret 2006.
van Gelder, Jan Willem, Eric Wakker, Matthijs Schuring dan Myrthe Haase (2005). Kutukan Komoditas: Panduan bagi Ornop Indonesia. Amsterdam: Profundo dan AIDEnvironment.
George, Kenneth M. (1996). "Shoswing signs of violence: The cultural politics of a
twentieth-century headhunting ritual." Berkeley: University of California Press.
Gogali, Nerlian (n.d.). "Marmer, Migas, dan Militer di Ketiak Sulawesi Timur: Antara Kedaulatan Rakyat dan Kedaulatan Investor." Naskah yang belum diterbitkan.
Sangaji, Arianto (2000). "PLTA Lore Lindu: Orang Lindu Menolak Pindah." Yogyakarta & Palu: Pustaka Pelajar, bekerjasama dengan Yayasan Tanah Merdeka & WALHI Sulawesi Tengah.
------------- (2002). "Buruk Inco, Rakyat Digusur: Ekonomi Politik Pertambangan Indonesia." Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
-------------- (2005). “Menimbang Madi secara Obyektif”, Kompas, 29 Oktober.
Sikopa, Suaib Dj. (2006). "Ada ri Tana Kaili." Yogyakarta:PT Pilar Media.
Whitten, Tony, Greg S. Henderson & Muslimin Mustafa (2002). "The Ecology of Sulawesi." Hong Kong: Periplus.

Curriculum Vitae
George Junus Aditjondro

Tempat & tgl lahir: Pekalongan, 27 Mei 1946.

Pendidikan:
1. 1991: Master of Science (M.S.), Cornell University, Ithaca, N.Y., dengan tesis tentang proses belajar tentang pengembangan masyarakat di antara pimpinan dan staf Yayasan Pengembangan Masyarakat Desa Irian Jaya (YPMD-Irja).
2. 20 Januari 1993: Philosophical Doctor (Ph.D.), Cornell University, Ithaca, N.Y., dengan tesis tentang proses pendidikan publik tentang dampak pembangunan bendungan Kedungombo di Jawa Tengah.

Pekerjaan:
1. 1971-1979: Jurnalis Majalah TEMPO.
2. 1981-1989: Pekerja Pengembangan Masyarakat, a.l. Sekretariat Bina Desa (Jakarta), WALHI, dan Yayasan Pengembangan Masyarakat Desa Irian Jaya (YPMD-Irja).
3. 1989-2002: Dosen Program Pasca-sarjana Studi Pembangunan Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW), Murdoch University (Perth, Western Australia), dan University of Newcastle (Newcastle, NSW, Australia).
4. Sejak 1994, meneliti penyebaran harta jarahan keluarga dan kroni Soeharto ke belasan negara di dunia.
5. Sejak November 2002: Konsultan Penelitian & Penerbitan Yayasan Tanah Merdeka, Palu.
6. Sejak September 2005: ikut mengampu mata-mata kuliah Marxisme, Metodologi Penelitian, dan Gerakan Sosial Baru di Program Studi Ilmu, Religi dan Budaya (IRB), Program Pasca Sarjana, Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta.

Karya Tulis:
Ratusan artikel, buku, bab, kata pengantar, prolog dan epilog tentang Timor Leste, Papua Barat, Aceh, Sumatera, Kalimantan, Maluku, Sulawesi, lingkungan hidup, HAM, bisnis militer, gerakan sosial baru (new social movements), gerakan kiri di Indonesia dan Amerika Latin, pendidikan radikal, ekologi politik migas, serta korupsi sistemik para Presiden RI.

:: POSO, TUGAS BERSAMA ::

2006-07-31T23:53:00.001+08:00

Membajakan diri pada mandat perjuangan adalah pilihan pilihan paling rasional untuk membangun kembali perdamaian sejati yang pernah terkoyak di bumi Poso.
Dan pada saat yang elementer mengungkap dasamuka dari akar konflik itu sendiri.

Dengan demikian, waktu akan terus memberikan hasil-hasil terbaik yang pernah diupayakan.Sejengkal demi sejengkal, setapak demi setapak, selubung misteri di balik kekerasan dan penyelewengan mulai tersingkap. Tak lain adalah buah dari perjuangan yang hampir tidak mengenal lelah. Waktu, energi dan pikiran terus saja bergumul tanpa batas ruang dan waktu. Mari kita lihat hasil akhirnya!

A Price to Pay! Sejumlah pejabat oknum sipil dan militer sedang “membayar” apa yang telah mereka lakukan selama ini di Poso. Proses hukum atas mereka yang terlibat dalam penyelewengan dana kemanusian sedang memasuki babak baru. Pun demikian dengan pelaku teror dan kekerasan di Poso. Semuanya memang harus dibayar. Dengan harga yang pantas tentunya!

Kembali menjadi tugas setiap kita untuk terus memantau setiap proses hukum yang sedang berlangsung. Kita tidak ingin lagi terkecoh untuk kesekian kalinya. Kekerasan dan penderitaan sudah saatnya untuk diakhiri. Hidup damai dan sejahtera memang pantas untuk diperjuangkan. Kita semua adalah agennya!

::KEKERASAN BERSENJATA DI PALU, PERLUASAN ZONA KONFLIK? ::

2006-07-31T22:37:00.000+08:00

Poso mungkin sudah sempit bagi konflik dan kekerasan bersenjata yang sudah berkecamuk selama tujuh tahun. Kekerasan sedang mengincar ladang baru untuk menyemai konflik. Palu sebagai ibukota provinsi Sulawesi Tengah, sepertinya lahan subur untuk menanam horor tersebut. Bagaimana tidak, upaya untuk memprovokasi warga Palu telah berlangsung sejak semester pertama 2001. Sasarannya adalah simbol-simbol kelompok tertentu. Tujuannya, tentu saja untuk menciptakan psikologi teror dan rasa tidak aman bagi warga kota.....

Kekerasan Bersenjata di Palu, Perluasan Zona Konflik?

Poso mungkin sudah sempit bagi konflik dan kekerasan bersenjata yang sudah berkecamuk selama tujuh tahun. Kekerasan sedang mengincar ladang baru untuk menyemai konflik. Palu sebagai ibukota provinsi Sulawesi Tengah, sepertinya lahan subur untuk menanam horor tersebut. Bagaimana tidak, upaya untuk memprovokasi warga Palu telah berlangsung sejak semester pertama 2001. Sasarannya adalah simbol-simbol kelompok tertentu. Tujuannya, tentu saja untuk menciptakan psikologi teror dan rasa tidak aman bagi warga kota.

Tengok saja aksi peledakan bom pada empat gereja (GKI Sulsel, GPID, Gereja Advent dan GMKI) pada 31 Desember 2001. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Dari sini, teror dan ancaman bom terus terjadi melalui telepon gelap. Kantor Gubernur Sulteng di Jalan Sam Ratulangi tak luput dari teror bom (30/7/02). Karuan saja, pegawai yang saat itu berada dalam gedung berhamburan ke luar. Tim Jihandak ternyata tak menemukan apa-apa. Tercatat empat lima kali ancaman serupa diterima kantor Gubernur (10/9, 27/9, 15/10 dan 17/10) masing-masing di tahun 2002.

Bandara Mutiara Palu juga paling sering diganggu ancaman bom yakni sebanyak empat kali (3, 18, 27 dan 30 Juli 2002), menyusul kemudian kompleks pertokoan dan rumah makan (26/8, 19/9, 23/9). Sekolah yang pernah mendapat ancaman bom yakni SMK Negeri 3 (23/9), TK Aisyiah Bustanul Atfal (23/9), dan SLTP 3 Jalan Kemiri (30/9). Selain itu kompleks perumahan Bumi Anggur (3/9) dan bank BCA Jalan Emmy Saelan (15/10). Demikian pula yang terjadi di kantor BKPMD Sulteng yang terletak di Jalan Pramuka Palu (1/8/02) (Pokja RKP 2002).

Satu bulan kemudian (18/9/02), sekolah Alkitab Koinonia di Jalan Tanjung Manimbaya diporakporandakan sebuah bom yang meledak di halaman gedung tersebut. Tadues (25), Arman (25) dan seorang anggota polisi yang berjaga mengalami cedera.Kinerja aparat kepolisian untuk menangkap pelaku pengeboman tersebut tidak menunjukkan kemajuan berarti hingga pada 19 November 2002, bom kembali menyalak di Sekolah Alkitab di Tanjung Manimbaya. Lagi-lagi aparat keamanan kesulitan mengungkap pelaku dan jaringannya.

Keesokan harinya, ditemukan tiga buah bom pada tiga tempat berbeda. Masing-masing di halaman rumah Sakit Bala Keselamatan di Jalan Woodward, bom kedua di jalan Cendrawasih dan bom ketiga di persimpangan jalan Tanjung Harapan dan jalan Tururuka. Ketiga bom ini ditemukan warga kemudian dijinakkan oleh Tim Jihandak Polda Sulteng.

Tempat hiburan tak luput juga dari sasaran teror dan peledakan bom. Rabu malam, 17 Juli 2002, sebuah bom yang tergolong low explosive meledak di Kafe Ratu Muda di Pantai Talise, yang suaranya menggema dalam radius 1 Km. Sebuah bom lagi berhasil dijinakkan oleh Tim Penjinak Bahan Peledak (Jihandak) Brimob Polda Sulteng. Dua pekan berselang, sebuah bom yang terbungkus dengan kertas koran ditemukan oleh seorang karyawan Karaoke Bulava di Jalan Moh. Hatta, sekitar pukul 01:30 dinihari (29/07). Beruntung dewi fortuna masih berpihak pada warga Palu, sebab dua jam kemudian bom itu berhasil dijinakkan oleh Tim Jihandak Brimob Polda Sulteng (Pokja RKP 2002).

Memasuki tahun 2003, hampir tidak ada aksi kekerasan bom dan senjata api. Namun memasuki tahun 2004, kekerasan dengan menggunakan senjata api kembali berlangsung. Korbannya Ferry Silalahi, SH, seorang jaksa di Kejaksaan Tinggi Palu (26/5/04). Ferry yang saat itu mengendarai mobil dengan nomor polisi B 7707 AN baru saja berkunjung ke rumah rekannya (Thomas Ihalaw SH). Saat melewati lorong Swadaya, Ferry diserang sekelompok orang yang menggunakan senjata api.

Sebagai catatan untuk kasus ini, Polisi kemudian menahan Hance Malewa (26) dan Farid Pondungge (24) yang hingga saat ini kedua terdakwa belum memiliki kepastian hukum. Menurut Effendi, Hakim ketua dalam kasus penembakan Jaksa Ferry pada salah satu media lokal (16/3/06) berkaitan dengan perpanjangan penahanan kedua tersangka selama 30 hari lagi karena kepentingan pemeriksaan. Masih kata Efendy, jika dikatakan para terdakwa terlibat kasus teroris maka unsur-unsur dalam dakwaan tersebut terlihat masih sangat kabur dan hingga sekarang ini sangat sulit dibuktikan.

“Demikian juga jika mereka dinyatakan bersalah memiliki senjata api tapi sampai sekarang bukti senjata api tersebut tidak bisa diperlihatkan dalam sidang,” jelas Effendi seperti dikutip dari harian itu.

Dua bulan berselang, (18 Juli 2004), kembali sekelompok orang menyerang gereja Effatha di Jalan Banteng Palu. Aksi brutal ini menewaskan Pendeta Susianty Tinule dan Desriyani serta mencederai tiga orang jemaat lainnya, Kris Mediyanto, Farid Mehingko dan Listian Ampo. Lagi-lagi aparat keamanan dibuat pusing tujuh keliling. Presiden Megawati saat itu secara khusus mengucapkan belasungkawa dan meminta aparat keamanan untuk lebih serius mengungkap serangkaian aksi teror di Palu.

Namun seperti lagu klasik, intel melayu selalu keteter menghadapi aksi-aksi teror yang terencana dan sistematis. Terbukti, pada 12 Desember 2004, penembakan dan pengeboman kembali berlangsung secara mulus di Gereja Immanuel jalan Mesjid Raya dan Gereja Anugerah di jalan Tanjung Manimbaya. Peristiwa yang berlangsung di malam hari ini mencederai Rada Krisna Sane (40), Nofri dan Binti Jaya (60).

Awal tahun baru 2005, jemaat Gereja Katolik di Jalan Pattimura Palu dibuat panik oleh penelepon yang mengancam akan membom gereja itu. Suasana kota Palu kembali mencekam pascapenembakan Pudji Sulaksono dosen pertanian Untad dan isterinya Novlin Palinggi dalam perjalanan pulang dari ibadah kebaktian di kompleks lingkungan industri kecil (LIK) Kelurahan Tondo Kota Palu (19/11/2005). Puji menderita luka tembak di bahu kiri, sedang isterinya Novlin tertembak di lambung kiri.

Penembak misterius yang diperkirakan berjumlah dua orang menggunakan sepeda motor jenis bebek. Merujuk pada situasi dan latar belakang korban, bisa disimpulkan: pelaku sudah memilih sasarannya terlebih dahulu.

Aparat keamanan dengan senjata api yang hilir mudik dalam kota kota Palu pada siang dan malam hari semakin mempertegas suasana mencekam. Belum lagi dengan operasi kendaraan bermotor (sweeping) yang terjadi di sejumlah tempat dalam kota Palu. Jalan-jalan pada malam hari terlihat lebih lengang.

Tahun 2005 ini ditutup dengan ledakan bom yang cukup dahsyat di pasar daging babi di kawasan Maesa Palu. Dalam insiden itu, tercatat delapan orang tewas dan 54 lainnya mengalami luka berat dan ringan. Peristiwa ini kembali menjelaskan betapa lemahnya kerja intelejen karena tidak mampu mendeteksi aksi kekerasan tersebut. Penjagaan ekstra ketat yang dilakukan oleh aparat keamanan pada setiap rumah ibadah telah mengalihkan target pelaku kekerasan.

Namun lagi-lagi simbol kelompok tertentu yang dijadikan sasaran. Aksi bom ini juga telah menghentak kesadaran publik betapa rentannya kota Palu dari aksi-aksi terorisme. Namun sejauh ini, aparat keamanan seperti jalan di tempat mengungkap pelaku dan jaringan kekerasan itu.

Koopskam jalan keluar?

Insiden Bom Maesa seperti akan menjadi titik kulminasi dari rentetan seluruh kekerasan bersenjata di Sulawesi Tengah. Pemerintah pun segera membentuk Komando Operasi Pemulihan Keamanan Sulteng (Koopskam) untuk memulihkan situasi keamanan di Palu menyusul aksi peledakan bom di pasar babi Maesa Palu. "Koopskam ini akan dipimpin oleh perwira tinggi Polri dan akan bertugas maksimal enam bulan," kata Kepala Desk Poso Kementerian Polhukkam, Demak Lubis, usai rapat pembentukan Koopkam di Jakarta (10/1/06).

Ia mengatakan, Koopskam ini terdiri atas unsur-unsur Polri sebagai "lead sector" TNI, komunitas intelijen, masyarakat sipil, termasuk aparat Pemda untuk menuntaskan seluruh persoalan dan konflik di Sulawesi, khususnya di Palu dan Poso secara komprehensif.

"Terkait hal itu, Polri akan menambah personelnya sebanyak 1.100 personel untuk mendukung aparat kepolisian setempat," kata Demak Lubis. Sedangkan untuk TNI, jumlahnya akan ditentukan atas dasar permintaan komandan Koopskam sesuai perkembangan situasi yang terjadi.
Selain dibentuk Koopskam, pemerintah juga membentuk Satgas Palu yang bertugas pada upaya pengamanan dan tukar menukar informasi intelijen dalam rangka deteksi dini. Aparat yang tergabung dalam Koopskam ini akan diturunkan hingga ke desa-desa untuk menjamin keamanan masyarakat setempat.

Terkait dengan Bom Maesa ini, Ketua MPR Hidayat Nur Wahid meminta presiden SBY untuk mengevaluasi kinerja Badan Intelejen Nasional (BIN) secara profesional dan mendalam atas kinerja aparat intelejen di Sulteng. "Banyak kejadian pemboman di wilayah Sulawesi Tengah yang sama sekali tidak dapat diantisipasi," kata Hidayat Nur Wahid seusai Tabligh Akbar menjelang pergantian tahun di Jakarta Islamic Center (Antara, 30/12/05).

Koopskam yang baru seumur jagung seakan ditelanjangi dengan aksi penembakan yang kembali terjadi di Palu. Sekelompok orang bersenjata menyerang sebuah toko emas (10/2). William (60), pemilik Toko Agung di Jalan Monginsidi, menderita luka tembak di bagian kepala dan leher. Akibat aksi penyerangan bersenjata ini, sejumlah toko di kawasan Pusat Perbelanjaan Monginsidi yang dekat dengan tempat kejadian perkara (TKP) segera menghentikan kegiatan dan menutup pintu rapat-rapat.

Belum diketahui secara pasti penyebab aksi penembakan tersebut, namun seorang saksi mata yang selamat mengungkapkan ihwal kejadian ketika dua dari sekitar empat orang bersenjata ini memasuki toko dan memaksa pemiliknya segera menyerahkan uang dan perhiasan. "Karena permintaan orang tak dikenal itu diabaikan, seorang di antara pelaku segera mencabut senjata api laras pendek dari balik baju kemudian menembak pemilik toko," katanya (Antara, 11/2). Empat hari kemudian William alias Lion Khai Chun akhirnya menghembuskan nafas terakhir setelah sebelumnya dirawat di Rumah sakit akademis Makassar Sulawesi Selatan.

Motif Kekerasan Bersenjata

Kekerasan bersenjata yang terjadi dalam kurung empat tahun terakhir di Palu adalah untuk menciptakan psikologi teror dan ketegangan sosial antarkelompok. Hal ini ditandai dengan pemilihan target yang mengasosiasikan dengan simbol agama atau kelompok tertentu yang selama ini terlibat atau dilibatkan dalam konflik dan kekerasan di Sulteng.

Pemilihan target itu tentu saja dilandasi dengan argument tertentu dari pelaku kekerasan. Membenturkan dua kelompok dalam pusaran ketegangan diasumsikan akan melahirkan saling sikap antipati antarkelompok. Namun upaya tersebut, sejauh ini belum mampu menyeret masyarakat dalam grand scenario yang sedang dijalankan oleh aktor-aktor kekerasan. Paling tidak di Palu Sulawesi Tengah.

Kapolda Sulawesi Tengah Brigjen (Pol) Drs. Oegroseno dalam sebuah wawancara dengan Seputar Rakyat mengatakan, motif para teroris di sini (Poso dan Palu:red) sangat berbeda dengan yang ada di Amerika atau luar negeri. Teroris di sana, kata Kapolda, punya misi dan visi yang jelas dalam melakukan aksi-aksinya. Sedangkan teroris di sini visi dan misinya tidak jelas. Kapolda menengarai teroris di sini bukan berasal dari kelompok agama. Alasannya, kata dia, di kelompok agama manapaun tidak membolehkan melakukan pembunuhan. “Mereka ini adalah kelompok animisme. Saya yakin, teroris ini ngga pernah sembayang, ngga pernah shalat kalau orang Islam, atau ke gereja. Ajaran agama mereka ngga ada. Makanya saya katakan ini teroris avonturir, apa sasaran mereka?,” jelas Jebolan Akabri Kepolisian 1978 ini.

Tentu saja aparat keamanan masih sangat sulit untuk mengidentifikasi motif dari para pelaku kekerasan yang terjadi selama ini. Kinerja aparat dalam menangkap dan mengungkap jaringan pelaku penembakan misterius dan pemboman masih mengalami stagnasi. Ada kecenderungan, mereka yang ditangkap selama ini bukan sebagai pelaku atau salah tangkap, karena Polisi tidak bisa mengembangkan hasil penyelidikannya untuk meringkus master mind (baca:dalang) dari kekerasan ini. andi miswar

:: WAWANCARA : Brigjen (Pol) Drs. Oegroseno [KAPOLDA SULTENG]

2006-03-20T20:54:00.001+08:00

"Teroris di Sini Visi dan Misinya Tidak Jelas”
Kecenderungan situasi keamanan setelah sejumlah operasi keamanan digelar belum juga menunjukkan trend yang positif. Padahal tidak sedikit dana telah digelontorkan untuk membiayai satu operasi ke operasi lainnya yang melibatkan TNI dan Polri. Tentu saja ini menimbulkan berbagai spekulasi dan pertanyaan.
Mahfud Masuara dan Andi Miswar dari Seputar Rakyat mewawancarai Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah, Brigjend (Pol) Drs. Oegroseno, 15 Maret 2006, di ruangan kerjanya di Markas Polda Sulawesi Tengah, Palu. Berikut petikannya:....

“Teroris di Sini Visi dan Misinya Tidak Jelas”
Brigjen (Pol) Drs. Oegroseno

Kecenderungan situasi keamanan setelah sejumlah operasi keamanan digelar belum juga menunjukkan trend yang positif. Padahal tidak sedikit dana telah digelontorkan untuk membiayai satu operasi ke operasi lainnya yang melibatkan TNI dan Polri. Tentu saja ini menimbulkan berbagai spekulasi dan pertanyaan.
Mahfud Masuara dan Andi Miswar dari Seputar Rakyat mewawancarai Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah, Brigjend (Pol) Drs. Oegroseno, 15 Maret 2006, di ruangan kerjanya di Markas Polda Sulawesi Tengah, Palu. Berikut petikannya:
Apa perbedaan antara operasi Sintuvu Maroso dengan Operasi Lanto Dago?

Sebagai daerah bekas konflik, rasa kecurigaan sangat tinggi, rasa ketakutan, rasa tidak terlindungi. Kemudian kita juga melihat kejadian-kejadian di Poso selama konflik. Itu kan berangkat dari tingkat RT, RW atau Desa. Dengan adanya konflik kemudian dilaksanakan operasi Sintuvu Maroso untuk pemulihan situasi keamanan. Banyak pasukan BKO datang ke sana. Kemudian kita lihat konsepnya, rupanya konsep operasi ini lebih banyak menghadirkan aparat berseragam, di beberapa lokasi, juga dengan adanya swiping atau filter pemeriksaan lalulintas barang atau orang yang akan keluar masuk Poso. Muncul masalah baru yaitu Pungli (pungutan liar) oleh aparat. Yah, masalah ini harus kita buka, karena itu memang ada. Nanti kalau saya tidak buka, nanti Kapolda dipikir bohong.

Masyarakat dengan kita komunikasinya semakin jauh. Kenapa bisa terjadi? Banyak saksi yang begitu berhubungan dengan Polisi bahkan ditembak. Kemudian, kejahatan dengan kekerasan terus terjadi, ada polisi yang ditembak, ada masyarakat yang dibunuh, ledakan Bom terus terjadi. Pengungkapan-pengung-kapan kasus oleh polisi itu tidak lepas dari kemauan masyarakat untuk bisa memberikan informasi. Ini sudah hampir terputus komunikasi dengan masyarakat.
Makanya, kita coba dengan konsep operasi kepolisian yang mengedepankan community police. Pendekatan diri dengan masyarakat, jadi masyarakat diajak dialog, tidak dibiarkan mereka diskusi dengan masalahnya. Dengan konsep ini kemudian bisa mengurangi pungli, sehingga konsep mengenai filter darat, filter laut dan udara terhadap lalulintas barang dan orang yang akan masuk dan keluar Poso. Intinya disitu. Kemudian akan di back up oleh konsep penegakan hukum. Sehingga aspek preventifnya ada, preventifnya juga ada kemudian aspek penegakan hukumnya jelas. Penegakan hukum inilah yang harus profesional. Makanya sekarang ada strategi dalam penyidikan pidana kekerasan dan korupsi itu tidak ditangani di wilayah Sulteng, tetapi di Jakarta. Kita coba membuka benang merah tadi.

Beberapa tahun terakhir, kekerasan tidak lagi hanya terjadi di Poso, tetapi sudah merambah ke Kota Palu. Ini indikasi bahwa ada upaya untuk memindahkan konflik dari Poso ke Palu. Bagaimana menurut anda?
Saya nggak tahu motifnya. Motif para teroris di sini berbeda dengan Amerika atau Luar Negeri. Mereka punya visi misi, kalau di sini nggak punya. Sekarang apa sih visi teroris di sini? tujuannya juga apa? Hanya buat teror seperti itu. Mereka dari kelompok agama? jelas bukan, karena di agama manapun membunuh tidak boleh. Mereka ini adalah kelompok animisme. Saya yakin, teroris ini nggak pernah sembahyang, nggak pernah shalat kalau orang Islam, atau ke gereja. Ajaran agama mereka nggak ada. Makanya saya katakan ini teroris avonturir. Apa sasaran mereka? kalau di Irak jelas, ada kelompok sunni, syiah, sementara Palestina dan Israel, Afganistan mereka jelas. Yah, yang di sini apa? Mau bikin NII (Negara Islam Indonesia) benderanya nggak ada, dokumennya nggak ada, apa yang mau dicari? Ambon sudah selesai yang lain sudah selesai, kenapa di sini tidak selesai-selesai? Kita lihat local people di sini ada nggak yang terlibat sebagai pelaku-pelaku kekerasan tersebut?
Satgas Poso dan Koopskan yang dibentuk tiga bulan bulan belum menunjukkan trend positif, hal ini terkait dengan aksi-aksi kekerasan yang belum juga berakhir. Tanggapannya?

Begini, Kopskam dan Satgas untuk memberdayakan aparat yang ada di sini. Ini kan daerah pasca konflik, sehingga kehadiran kopskam dan tiga satgas tersebut, sebenarnya membangunkan kembali aparat-apat yang ada disini. Karena wilayah ini di back up penuh, sehingga menjadi atensi presiden dengan mengeluarkan Inpres No. 14 itu. Kita sebagai aparat mengucapkan terima kasih. Sekarang orang-orang belum apa-apa sudah menolak koopskam, satgas, apakah koopskam dan satgas itu bunuh orang? Makanya saya katakan kelompok-kelompok di sini sebetulnya sudah ada. Cuma kita masih kesulitan. Sama dengan Belanda, ketika melawan gerakan gerilyawan, dengan perlawanan klandestein. Susah kita kemudian. Sekarang kelompok-kelompok itu teriak lagi, kenapa? gerakan mereka sudah dibatasi oleh Satgas, makanya mereka meminta membubarkan Satgas. Agar mereka bisa bebas lagi. Ini belajar dari pengalaman tahun 1998 dan 1999 waktu Poso meledak. Sebenarnya mereka sekarang sudah mulai membuka diri, saya pelakunya. Ini menurut analisa saya.
Poso Center, koalisi 30 NGO mendesak pembentukan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGP) untuk mengungkap kekerasan Poso sampai ke akar-akarnya. Tuntutan juga datang dari tokoh-tokoh agama di Poso, seperti H Adnan Arsal. Bagaimana pandangan anda tentang TGPF?

Saya sependapat dengan TGPF. Tapi, saya minta orang yang duduk di dalam adalah orang dari luar Sulawesi tengah, seperti, dari Aceh, Jakarta, Papua. Jangan pakai orang Sulteng, Sulsel, Jawa yang ada di Palu, Sunda, dan Lainnya. Sebaiknya ambil dari Aceh dan Papua.
Kami menduga, pelaku penembakan Ivon Nathalia dan Siti Nuraini adalah aparat kepolisian. Sejauh mana langkah-langkah Polda dalam menangani kasus ini ?
Oh ya? Saya selama ini tidak pernah menutup diri. Kalau ada saksi yang melihat bahwa pelakunya adalah oknum anggota Polri sampaikan ke saya langsung. Mungkin kalau takut ketemu saya di Palu, bisa ketemu di Makassar, atau di Balikpapan, yakni tempat di mana ada penerbangan pagi dan bisa balik lagi sore. Karena kita lindungi saksi betul lah. Kalau saksi tersebut bisa menyampaikan ke saya, maka saya akan melindungi mati-matian. Kenapa ketemu? Karena jangan sampai informasi yang diberikan seperti “beli kucing dalam karung”. Saya juga perlu ketegasan, karena penyidikan polisi juga sudah mengarah pada tiga pelaku (Aksan David, Ismet:red). Tetapi tidak menutup kemungkinan ada kesalahan. Polisi juga manusia, bisa jadi juga salah.

Apakah benar ada aparat yang diperiksa berkaitan dengan kasus Yuli dan Ivon?

Selama ini penyidikan itu tidak ada. Kalau ada informasi yang menyampaikan ada oknum polisi yang terlibat sampaikan ke kita. Kalau benar-benar itu bisa mengarah, yah, kita ucapkan terima kasih. Jangan sampai dipolitisir sehingga tambah melebar nggak jelas, sehingga sama dengan judul di majalah ini (Seputar Rakyat:red), “Ungkap Keterlibatan TNI/Polri. Kita berusaha untuk mengungkap tapi informasi tidak disampaikan secara transparan kepada kita.

Kami sudah melakukan testimoni dengan beberapa saksi penembakan Ivon dan Yuli, termasuk saksi korban. Indikasinya kuat sekali bahwa pelaku adalah anggota polisi. Bagaimana menurut Bapak?

Sudahlah, begini saja, pertemukan saksi-saksi dengan saya. Kalau kalian percaya dengan saya. Gimana, percaya dengan saya kah?
Sekarang saya balik tanya, kapan saya dipertemukan dengan mereka? supaya saya yakin, apa yang anda katakan tadi. Bisa nggak? kapan waktunya? sekarang saya tantang ini. Kalau bisa jangan terlalu lama, agar kita bisa mengamankan anggota yang dimaksud beserta senjatanya. Syukur-syukur ini benar, kalau memang anggota terlibat, bisa ditangkap dulu anggotanya baru berita ini dimuat, jangan dimuat dulu, nanti anggota akan hilang.

Brigadir Jenderal Polisi Oegroseno, lahir 17 Februari 1956 di Jakarta. Lulus AKABRI Kepolisian 1978, dan mulai bertugas di Polda Metro Jaya. Kemudian dipindahkan ke Mabes Polri sampai 1996. Ia menjabat Kapolres Surabaya 1996 – 1998, Wakapolda Bangka Belitung sampai dengan September 2005, dan Kapolda Sulawesi Tengah 2005 – sekarang. Ia sudah berkeluarga dengan seorang istri dan tiga anak, seorang lelaki dan dua perempuan.

:: DAN KORUPTOR PUN TERSUNGKUR ::

2006-02-14T23:08:00.001+08:00

Tangkap koruptor..
Gantung koruptor...
Kejaksaan banci...
Tegakkan hukum...
Basmi KKN......

Teriakan itu bersahut-sahutan dari sejumlah pendemo yang terdiri dari Ornop (organisasi non pemerintah), masyarakat dampingan, mahasiswa dan beberapa organisasi kemasyarakatan (ormas) lainnya.....
Dan Koruptor pun Tersungkur

Tangkap koruptor..
Gantung koruptor...
Kejaksaan banci...
Tegakkan hukum...
Basmi KKN......

Teriakan itu bersahut-sahutan dari sejumlah pendemo yang terdiri dari Ornop (organisasi non pemerintah), masyarakat dampingan, mahasiswa dan beberapa organisasi kemasyarakatan (ormas) lainnya.

Sinar matahari yang terik di pekan pertama Desember. Massa berjumlah ratusan yang mengusung bendera Koalisi Rakyat Miskin (KRM), memenuhi ruas jalan Sam Ratulangi. Barisan paling depan, empat orang pendemo mengusung sebuah keranda mayat dibungkus kain hitam bertuliskan “Rakyat Berduka, Kejari/Kejati Mati”. Selain itu, lusinan spanduk dan pamflet dengan huruf gemuk-gemuk bernada kecaman menyemarakkan konvoi siang itu. Puluhan aparat keamanan berjaga-jaga dan menertibkan lalu lintas. Sebelumnya¸ pendemo berkumpul di Taman Kesenian Kota, lalu menyisir jalan protokol. Setelah singgah di DPRD Provinsi, massa menuju ke arah kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati).

Tepat di pintu gerbang Kejati Sulawesi Tengah (Sulteng), sebuah truk bermuatan alat pengeras suara dijadikan mimbar pendemo untuk menyampaikan tuntutan mereka. Hampir selama dua jam, loud speaker itu terus menyalak dengan pidato dari pendemo yang silih berganti. KRM memenuhi janjinya untuk mengerahkan massa yang lebih banyak dari sebelumnya.

Selama dua pekan terakhir ini, pendemo pro dan kontra silih berganti mendatangi Kejati. Pekan sebelumnya, massa yang mengatasnamakan Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Donggala mendatangi Kejati dengan meminta Kejati menghentikan proses penyidikan kasus dugaan korupsi di DPRD Donggala. Menariknya, diantara pendemo tersebut, salah seorang anggota DPRD Donggala, Harsin K Gotian, yang bakal diperiksa hadir mewakili tokoh pemuda.

Tak ayal lagi, dentuman kritik dari aneka kalangan segera menghujam ke KNPI Donggala. KNPI tingkat provinsi, melalui Wakil Sekretarisnya, Iwan Kobaa S.Sos menilai aksi KNPI Donggala ditunggangi kepentingan oknum yang sedang terlibat kasus tindak pidana korupsi (Tipikor) di Kabupaten Donggala. Selain itu, dari kalangan akademisi, Irwan Waris, MSi, kepada salah satu media lokal mengatakan, sikap KNPI Donggala sangat kental nuansa politisnya. Tenaga edukatif di Fisip Untad ini, menghimbau KNPI Donggala untuk tidak bersikap buta aturan dan menyerahkan kasus ini ke pengadilan.
Selain mendatangi Kejati, massa yang menginginkan penyidikan korupsi DPRD Donggala ini dihentikan, juga mendemo kantor harian Radar Sulteng. Mereka meminta media tersebut untuk tidak lagi memberitakan kasus korupsi di DPRD Donggala. Sungguh, hari-hari yang sibuk bagi aparat penegak hukum.

>>>
APBD Sumber Korupsi

Sudah bukan rahasia lagi, korupsi yang terjadi di Indonesia saat ini sudah dalam posisi yang sangat kronis dan mengakar dalam setiap sendi kehidupan. Meski bukan budaya bangsa, namun korupsi sudah membudaya di dalam masyarakat. Perkembangan praktek ini dari tahun ke tahun semakin meningkat, baik dari kuantitas atau jumlah kerugian keuangan negara. Dari segi kualitas semakin sistematis, canggih serta lingkupnya sudah meluas dalam seluruh aspek masyarakat. Berdasarkan laporan Transparency International sejak 1998-2003 Indonesia bertahta di peringkat sepuluh dunia. Sungguh suatu hal yang memalukan.

Salah satu sumber korupsi adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). APBD yang seharusnya dinikmati oleh rakyat, kini mengendap dalam rekening wakil-rakyat yang duduk di parlemen. Sebagian besar kebocoran ini telah melibatkan sejumlah pihak yang berada dalam lingkaran sistem. Hal ini juga dipicu irama kerja birokrasi yang lamban, bertele-tele dan tak becus, sehingga semakin mengikis fungsinya untuk memberikan pelayanan bagi warga negara.

Sebaliknya, watak birokrasi ini telah berkembang menjadi birokrasi yang justru harus dilayani warga negara. Aparat peradilan pun bukan lagi tempat orang untuk dilayani dalam meraih keadilan, melainkan telah diubah menjadi "sarang mafia peradilan".

Mengutip Hendardi, dalam sebuah artikelnya mengatakan, Pengadilan Negeri (PN) hingga Mahkamah Agung (MA) tidak lebih sebagai pasar jual-beli perkara. Harapan akan suatu peradilan yang bebas dan tidak memihak, telah digerogoti oleh praktik suap dan korupsi.

Kenyataannya, kata Ketua PBHI (Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia), tangan-tangan kotor pelaku korupsi kelas kakap tak jarang malah dilepaskan dari jerat hukum atau memperoleh hukuman yang ringan, bahkan tidak sedikit menikmati putusan bebas. Institusi kejaksaan dan pengadilan lebih dikenal sebagai "mesin binatu" yang siap bekerja mencuci tangan-tangan kotor itu menjadi bersih kembali.

Kejati Sulteng, I Made Yasa SH dalam dialog dengan Komisi III DPR-RI di Kejati (17/12) menyampaikan, ada 12 kasus dugaan korupsi yang ditangani Kejati dan Kejari dengan 68 terdakwa/tersangka. Ke-12 kasus itu sudah masuk tahap penyidikan hingga upaya hukum kasasi. (radar sulteng 18/12). Dalam pertemuan itu, Kejati menyebut jumlah kerugian negara mencapai Rp 17,904 miliar lebih. Namun jumlah itu diperkirakan masih sangat jauh dari jumlah yang sebenarnya. Perhitungan tersebut didasarkan belum tersentuhnya DPRD Provinsi, DPRD Kota Palu, DPRD Poso dan Morowali.

Memburu Perampok APBD
Tampaknya, matahari perubahan akan segera terbit setelah Soesilo Bambang Yudhoyono dan Moh. Jusuf Kalla [SBY-MJK] merilis 100 hari pemerintahannya dengan program penegakan hukum.

Mencengangkan! Aparat penegak hukum seperti ramai-ramai membersihkan “angka merah” pada rapor mereka sebelumnya dengan tancap gas memburu para koruptor. Dalam hitungan hari, sejumlah nama-nama pejabat eksekutif, legislatif, pengusaha dsb, yang terindikasi melakukan Tipikor segera duduk di kursi pesakitan. Institusi berita pun segera berlomba menjadikannya headline.

Tak terkecuali di Sulteng yang selama ini dikenal sebagai salah satu provinsi paling tinggi tingkat korupsinya. Program 100 hari SBY-MJK sepertinya mujarab menyembuhkan penyakit “telmi” aparat penegak hukum di Sulteng. Kejati dan Kejari (Kejaksaan Negeri) segera memburu koruptor setelah menerima laporan masyarakat.

Hanya berselang hitungan hari setelah Ketua PN Palu, Achmad Iswadi mengambil sumpah Ridwan Yalidjama sebagai ketua DPRD Kabupaten (Dekab) Donggala periode 2004-2009, KRM melaporkan dugaan korupsi Ridwan Cs.

Dalam laporannya, KRM memastikan kerugian negara sebesar Rp 7,424 miliar. Dana sebesar itu berasal dari berbagai pos tunjangan bagi anggota dewan. Diantaranya, tunjangan kesehatan, kesejahteraan, langganan jasa atas penggunaan listrik, telepon air, sewa gedung (rumah dinas) dan sisa perhitungan APBD 2003 yang tidak tercatat.

Dugaan korupsi ini mendapat perhatian khusus dari Indonesia Corruption Watch (ICW) sehingga harus mengirim surat ke Kejati Sulteng. Surat itu berisi desakan untuk mengusut dugaan korupsi Dekab Donggala. Bak gayung bersambut, Kejati Sulteng segera menyurat ke Gubernur Sulteng untuk memeriksa 16 orang mantan anggota Dekab Donggala yang kini terpilih kembali sebagai anggota dewan.

Akhirnya setelah melakukan rapat evaluasi (5/11/04), Kejati menetapkan lima anggota dan mantan anggota Dekab Donggala sebagai tersangka (Ridwan Yalidjama, A. Rangan, Ventje Sumakul, Muh. Anwar Muthaher, Awaludin Husen Aref).

Langkah Kejati untuk menyeret Ridwan Cs mendapat tantangan dari pendukung Ridwan. Selain menekan Kejati untuk menghentikan proses hukum—penyidikan--yang berlangsung, pendukung Ridwan juga melakukan teror kepada KRM dan media massa. Akhirnya, Setelah mendapat izin dari Gubernur, Kejati segera merutankan Ridwan Cs (6/12/04).

Pada sidang perdana Ridwan Cs, Tim JPU (Jaksa Penuntut Umum) yang terdiri dari RO Marunduh SH, Asmah, SH, Ariati SH, Sumantri, SH dan Agustinus SH, pada mengatakan, para terdakwa telah melakukan penggelembungan (mark up) APBD mulai tahun 2001 hingga tahun 2004. Akibatnya negara dirugikan sebesar lebih Rp 5,293 miliar berbeda dari laporan KRM yang menyebut angka Rp 7, 424 miliar.

Tinggal di rutan memang tak nyaman bagi seorang Ridwan Yalidjama. Selain tersiksa secara fisik, beban psikologis pun harus ditanggung. Ridwan merasa dirinya dijadikan tumbal atas kesalahan kolektif rekan-rekannya. Politisi asal partai Golkar ini pun bernyanyi tentang keterlibatan rekan-rekannya di legislatif yang turut menikmati hasil korupsi APBD.

Pada sidang ketiga (28/12) meminta kepada hakim dan jaksa, agar semua anggota panitia anggaran (panggar) legislatif untuk ditahan. Menurutnya, kasus korupsi di Dekab Donggala itu kolektif. Karena itu, katanya, kalau mau adil tangkap semua anggota Dekab Donggala yang telah menikmati dana APBD. Pernyataan ini seharusnya menjadi acuan Kejati, bahwa semua anggota Dekab Donggala terlibat secara langsung dalam korupsi APBD.

Selanjutnya pada paket II, Kejati kembali merutankan Sutomo Borman-- Mantan Ketua Dekab Donggala yang kini terpilih sebagai Ketua Dekab Parigi Moutong--, Andi Malik Mappiase, Ketut Mahardika dan Burhan Lamangkona (4/1/05). Namun, sehari sebelumnya, PN Palu mengubah status Ridwan Cs dari Rutan menjadi tahanan kota. Keputusan ini mengundang tanggapan dari berbagai pihak. Pengalihan status ini dianggap kontroversional karena sebelumnya, Ketua PN telah menolak permintaan PH (Penasehat Hukum) Ridwan Cs. Mengikuti jejak Ridwan, Sutomo pun melalui PH-nya (Thomas mengajukan pengalihan status tahanan sambil menitipkan uang sebesar Rp 30 juta kepaka

Kinerja Kejari Tolitoli memburu koruptor APBD yang merugikan negara sebesar Rp 4 milyar mulai menuai hasil. Hingga akhir Oktober, Kejari Tolitoli telah menahan tiga tersangka, masing-masing Dahyar Alatas, SH (Mantan Waket Dekab Tolitoli), Moh Arif Muluk dan Barnabas Patoh. Ketiganya kini ditahan di LP Tolitoli di Desa Tambun Kec. Baolan. Selanjutnya, pada tanggal 5 Desember, Kejari Tolitoli kembali menggiring mantan Dekab Tolitoli periode 1999-2004, Hasbi Bantilan dan Nyong Katiandago ke LP.

Selanjutnya, pada minggu ketiga Desember, PN Tolitoli menghadirkan tujuh mantan dan anggota Dekab Tolitoli sebagai terdakwa kasus Tipikor APBD. Ke-tujuh terdakwa yang masuk paket II terdiri dari, Dahyar Alatas, SH, Moh Arif Muluk, AR Katiandago, Irwan AR Said, Drs Sarpan M Said, Hasbi Bantilan Bsc dan A Chalik BA.

Tim JPU yang terdiri dari Hartawan,SH, Hendra Hermawan SH dan Wido Utomo SH dalam dakwaannya mengatakan, saat APBD 2000, para terdakwa yang duduk dalam kepanitian legislatif, tidak melakukan koreksi terhadap anggaran, yaitu terhadap pembebanan biaya asuransi jiwa standar dan Bumi Putera Tolitoli, serta pengadaan sepeda motor untuk keperluan kelancaran tugas dengan kepemilikan pribadi oleh masing-masing anggota dewan.

Jaksa menilai sejak dibentuknya BURT (Badan Urusan Rumah Tangga) dewan pada tahun 2000, ke-tujuh terdakwa dalam pembahasan APBD telah melawan ketentuan yang ada dalam pasal 14 (1), (3) huruf c PP No. 110/2000 tentang kedudukan keuangan anggaran DPRD yang membatasi besarnya dana penunjang kegiatan dan penggunaan kegiatan. Mereka juga melanggar Surat Edaran Mendagri dan Otda No 903/2735/SJ tanggal 17 November 2000.

Menurut jaksa, perbuatan terdakwa telah melanggar nilai-nilai kepatutan serta menusuk perasaaan masyarakat. Karena seharusnya mereka lebih memikirkan kepentingan serta kesejahteraan rakyat, bukan malah sebaliknya, memikirkan kesejahteraan dan keuntungan pribadi mereka.

Karena itu, jaksa mengancam terdakwa dengan pasal 2 (1) UU No 31 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU No 31 tahun 1999 jo pasal 55 (1) ke-1 KUHPidana jo pasal 64 (1) KUHPidana.

Sementara itu, Tim pengacara terdakwa berpendapat bahwa klien mereka tidak benar melakukan korupsi sebagaimana yang didakwakan JPU. Upaya Kejari Tolitoli, Syamsiah Kadir SH MH untuk memburu koruptor mendapat perlawanan dari pihak-pihak yang tidak senang dengan tindakannya. Pada sebuah harian lokal, mantan staf di bagian pusat operasi intelejen Kejaksaan Agung mengaku, baru dua hari melaksanakan tugas, dirinya sudah tiga kali mendapat ancaman dan teror melalui telepon. Penelpon tersebut mengancam akan mem-Ferry Silalahi-kan (baca:Jaksa yang ditembak mati penembak misterius di Palu) dirinya.

Di Kabupaten Banggai, PN Luwuk telah menjatuhkan vonis dua tahun penjara kepada lima anggota dan mantan anggota Dekab Banggai yang terlibat dalam kasus Tipikor APBD Banggai tahun 2004 (13/1/).

Selain harus menjalani penahanan di LP, mereka juga diwajibkan mengembalikan dana dari hasil korupsi ditambah denda sebesar Rp 50 juta. Dari korupsi ini, negara ditaksir mengalami kerugian sebesar Rp 2,2 milyar. Jumlah tersebut berasal dari tunjangan kesehatan dan kesejahteraan/kesehatan dan uang Tunjangan Masa Purnabakti (TMP). Tindakan tersebut menyalahi PP No. 110 tahun 2000 dan surat edaran Mendagri No. 161/3211/sj tanggal 29 Desember 2003.
Diketahui, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Banggai pada tahun 2003 hanya mencapai Rp, 6,213 miliar. Sementara tunjangan yang diberikan kepada anggota DPRD, Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Kabupaten dan Kabag Keuangan mencapai 34 persen dari PAD.

Oleh karena itu, keputusan PN Luwuk yang hanya menyeret lima orang mantan dan anggota Dekab Banggai, masih menyisakan pekerjaan rumah. Keterlibatan eksekutif dalam korupsi APBD ini belum disentuh. Sudarto, misalnya, Bupati Banggai ini berada di urutan atas dalam daftar asuransi jabatan DPRD Banggai. Dalam daftar itu Sudarto sebagai peserta asuransi dan penerima dana purnabakti. Namun Sudarto dalam sebuah harian (30/9/04) membantah telah menerima uang tersebut. Selain Sudarto, Wakil Bupati Banggai, Ma’mun Amir, berada pada urutan ketiga.

Minggu kedua Januari 2005, Kejari mulai mengembangkan lagi pemeriksaan setelah mendapat surat izin dari Gubernur. Beberapa nama yang bakal diperiksa antara lain, Djar’un Sibay (Ketua Dekab), Drs H Basri Sono (Waket Dekab), Suryanto, Drs Baharuddin Tjatjo, Drs. Ramli Mbani dan Yusran Rahim.

Seperti tak mau kalah dari kabupaten induk, Bangkep (Banggai Kepulauan) yang dimekarkan dari Banggai, Kejari Bangkep mulai menetapkan delapan orang tersangka korupsi APBD 2000-2004. Delapan orang tersebut antara lain, Abdul Gafar Moidady SH, Hendra Husain, Kisman M Masia SH, Abdul Hamid Datu Adam, Hesmon FVL Pandili, Baharuddin Nur SPd, Syahran Spd, dan H Mahfud Maiki SE. (radar sulteng 5/1/05) Kejari Bangkep, Mochtar, SH, mengatakan, pos dana yang diduga dikorupsi antara lain, Asuransi Perkumpulan (Askum) bagi 25 anggota DPRD Bangkep periode 1999-2004 dengan nilai kerugian Rp 1,6 miliar melalui Asuransi Bumi Putera 1912. Menurut Muchtar, kendala yang dihadapi Kejari Bangkep dalam mengusut kasus korupsi karena hanya satu tenaga jaksa. Hal ini tidak terlepas dari status Kejari yang baru ditingkatkan dari Kacabjari.

Sementara itu, penanganan Kasus Korupsi APBD di Kabupaten Parigi Moutong (Parimo) sudah dalam tahap pemeriksaan. Terhitung sampai 18 Desember 2004, Kejati yang langsung menangani kasus Tipikor ini telah menetapkan 13 orang sebagai tersangka. Dalam daftar laporan yang diserahkan ke DPR-RI menyebutkan Anggaran Belanja Dekab Parimo APBD anggaran 2003-2004 yang diduga disalahgunakan. Paling menyolok adalah biaya penyusunan dan pembuatan Perda, tunjangan kesehatan, bantuan pengobatan dan biaya check up yang mengakibatkan kerugian negara sekitar Rp 2,6 miliar.

Langkah Kejati Sulteng ini didasarkan laporan Forum Masyarakat Peduli Rakyat (FMPR) Parimo dan sejumlah LSM lainnya. Dugaan penyalahgunaan APBD tersebut utamanya menyangkut pengalokasian anggaran jasa pembuatan Perda di Dekab Parimo senilai Rp 1,5 miliar. Dana sebesar itu diperuntukkan bagi 30 anggota dewan, masing-masing memperoleh Rp 50 juta.

Kabupaten Buol, salahsatu wilayah yang baru dimekarkan, ditengarai juga sebagai sarang koruptor. Berdasarkan hasil investigasi dan analisis KRM, ditemukan adanya mata anggaran yang tidak diatur atau tidak sesuai peruntukkannya dalam APBD 2000-2001 dan 2003-2004. Bahkan sangat bertentangan dengan PP Nomor 110 tahun 2000 tentang kedudukan keuangan DPRD sebagai pedoman dalam penyusunan rencana belanja DPRD, UU RI No 17 tahun 2003 tentang keuangan negara, PP No 74 tahun 2000 tentang pemberian tunjangan perbaikan dan penghasilan bagi pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah serta beberapa peraturan lainnya.

Karena itu, KRM bersama LSM lainnya, menduga telah terjadi penyalahgunaan APBD Buol tahun anggaran 2000-2001 dan 2003-2004 yang dilakukan seluruh anggota Dekab Buol periode 1999-2004, Sekwan Buol, Bupati dan Wakil Bupati, Sekkab, dan Kepala keuangan Pemkab Buol. Dari penyalahgunaan APBD tersebut, negara dirugikan Rp 5,9 miliar.
Hal tersebut disampaikan saat KRM dan LSM lainnya melaporkan dugaan korupsi Buol di Polda Sulteng yang langsung diterima Kapolda, Brigjen Polisi Aryanto Sutadi (22/12). Namun sejauh ini, laporan tersebut belum ditindaklanjuti dengan tindakan konkret. Dalam sebuah harian lokal disebutkan, Polda Sulteng via Polres Buol menemui kesulitan mengungkap dugaan korupsi ini karena tidak menemukan dokumen resmi APBD Buol.

Hal tersebut dibantah pihak KRM sebagai pelapor. Menurut Juru bicaranya, Agus Darwis, pihaknya melaporkan berdasarkan analisis dokumen resmi APBD Buol dan pertanggungjawaban Bupati Buol tentang pelaksanaan APBD. Kendala yang dihadapi Polda Sulteng ini dinilai sangat mengada-ada. Masykur, dari Perhimpunan Bantuan Hukum Rakyat Sulteng menilai sangat ganjil. Alasannya, dokumen APBD bukanlah bagian dari rahasia negara yang wajib untuk disembunyikan. Sebagai produk legislatif yang diperuntukkan bagi publik, tambahnya, maka seluruh rakyat berhak untuk mengetahui apa saja yang telah dihasilkan legislatif.

Memang sangat ironis, di tengah gencarnya upaya penegakan hukum, sejogyanya pihak eksekutif dan legislatif harus bersikap terbuka.

Eksaminasi Publik
Walaupun proses hukum terhadap sejumlah pelaku dugaan korupsi APBD di lembaga legislatif sudah berlangsung, namun hal-hal yang akan mencederai keadilan masih mungkin terjadi hingga ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Proses ini harus dicermati dan diawasi untuk menghindari upaya-upaya yang bisa menundukkan kekuatan hukum pada konspirasi yang dikenal dengan mafia peradilan.

Dalam dunia sepakbola modern, dikenal strategi total football, dimana setiap lini secara konsisten melakukan serangan ke daerah lawan. Strategi ini sangat relevan untuk mencegah dan menyeret para pelaku Tipikor dengan melibatkan rakyat secara massif untuk mengawasi institusi hukum dan lembaga pengadilan.

Eksaminasi publik adalah satu bentuk pelibatan rakyat dalam pengawasan produk-produk peradilan. Apabila dihubungkan dalam konteks proses hukum terhadap tersangka kasus Tipikor, maka eksaminasi publik akan melakukan pengujian dan pemeriksaan terhadap segala bentuk produk peradilan (dakwaan, putusan pengadilan dan sebagainya).

Pengawasan ini dilakukan dengan asumsi bahwa banyak produk peradilan yang menyimpang baik secara materiil maupun formil. Penyimpangan tersebut tidak dapat dilihat secara kasat mata seperti layaknya suap. Sehingga perlu kajian tersendiri produk peradilan yang dihasilkan. (Putu Wirata Dwikora, 2003).

Sedangkan tujuan secara spesifik dari eksaminasi ini adalah untuk menguji apakah suatu pertimbangan putusan peradilan sudah sesuai dengan kaedah penerapan hukum yang baik dan benar berdasarkan ilmu pengetahuan hukum.

Keberadaan eksaminasi sebagai suatu gerakan sosial dalam mengawasi peradilan sangat penting untuk mengawasi proses hukum terhadap tersangka Tipikor yang saat ini sudah ditangani oleh Kejati dan Kejari di Sulteng.

Dari sudut pandang inilah usaha untuk mengembangkan kegiatan pengujian terhadap putusan peradilan (eksaminasi) menjadi sangat strategis. Letak strategisnya adalah karena melibatkan partisipasi rakyat secara aktif dalam rangka mengawasi jalannya proses peradilan. Akhirnya, jika rakyat sudah terlibat dalam pengawasan peradilan, maka koruptor pun akan tersungkur. andimiswar

:: KPUD DAN PANWAS HARUS BELAJAR PILKADA SEBELUMNYA ::

2005-11-10T08:19:00.000+08:00

PRESS RELEASE
No : 032/e/pbhr-st/XI/05

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) langsung gubernur Sulteng sudah diambang pintu. Berkaitan dengan itu, seyogyanya penyelengara Pilkada seperti KPUD dan Panwas sudah sudah membangun struktur kelengkapan lainnya seperti PPK, PPS dan KPPS. Ketiga lembaga ini adalah struktur di garis depan (front line) dalam penyelenggaraan Pilkada. Tanpa itu kelengkapan struktur itu, maka Pilgub menjadi mustahil dilaksanakan....

KPUD dan Panwas Harus Belajar Pilkada Sebelumnya
PRESS RELEASE
No : 032/e/pbhr-st/XI/05

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) langsung gubernur Sulteng sudah diambang pintu. Berkaitan dengan itu, seyogyanya penyelengara Pilkada seperti KPUD dan Panwas sudah sudah membangun struktur kelengkapan lainnya seperti PPK, PPS dan KPPS. Ketiga lembaga ini adalah struktur di garis depan (front line) dalam penyelenggaraan Pilkada. Tanpa itu kelengkapan struktur itu, maka Pilgub menjadi mustahil dilaksanakan.

Dalam konferensi pers yang digelar Panwas (Selasa 8/11) terungkap, PPK, PPS dan KPPS pada sejumlah kabupaten belum terbentuk. Ironisnya, tiga daerah yang dijadikan sampel yaitu : Parimo, Touna dan Donggala merupakan tiga daerah dengan komposisi permilih terbanyak. (SKH Radar Sulteng 9/11).

Jika mengacu pada SK KPUD Sulteng Nomor 01/270/KPU-ST/2005, seharusnya KPUD sudah harus membentuk PPK, PPS dan KPPS di seluruh kabupaten dan kota. Namun faktanya, hingga memasuki minggu kedua di bulan November, komposisi PPK, PPS dan KPPS tak kunjung terbentuk.

Selain itu, hal paling krusial dan substantif dalam Pilkada seperti penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS) mestinya sudah dilakukan sejak sejak 24 Oktober 2005. Namun, kata Abdullah Iskandar, Anggota Panwas, tahapan tersebut belum terealisasi. Tetapi masalah kelengkapan struktur bukan hanya terjadi di KPUD. Panwas sendiri, kata ketuanya, Andono, belum melengkapi strukturnya hingga ke kabupaten dan kota.

Pernyataan Abdullah Iskandar untuk menunda Pilgub pada 16 Januari mendatang adalah sebuah penyatan yang didasarkan pada kondisi objektif di lapangan. Pada saat yang elementer, ketua KPUD, Zainuddin Bolong, juga secara meyakinkan menyatakan, pihaknya akan tetap konsisten dengan jadwal yang telah dituangkan dalan Surat Keputusan KPUD. Dua lembaga ini (KPUD dan Panwas) telah bersikukuh dalam pandangan yang berbeda.

Sebagai sebuah lembaga yang terlibat dalam pemantauan Pilkada di Kabupaten Tolitoli selama empat bulan efektif, PBHR Sulteng telah memetik sejumlah pelajaran penting dalam Pilkada. Salah satu aspek penyebab bentrok antara pendukung kandidat dan aparat keamanan adalah ketidakpuasan dari terkait validasi data pemilih.

Hal tersebut dipicu ketidakmampuan KPUD setempat memproses tahapan Pilkada secara tepat. Hal ini juga disebabkan kinerja Panwas yang tidak mampu merespon dan memproses setiap pelanggaran yang dilakukan para kandidat dalam proses tahapan Pilkada.

Di sisi lain, penundaaan Pilkada sangat berimplikasi pada menurunnya minat masyarakat untuk berpartisipasi dalam Pilkada. Contoh di Tolitoli, dari 121525 pemilih yang terdaftar, hanya 91216 yang menggunakan hak pilihnya, sisanya 30309 atau 24,94 % tidak menggunakan hak pilihnya. Secara kuantitas, kecenderungan ini berdampak pada legitimasi kandidat terpilih.

Berdasarkan hal tersebut, Pihak KPUD dan Panwas harus mengambil pelajaran penting dari Pilkada yang telah digelar sebelumnya. Pilgub harus lebih bersih dan jujur untuk menghasilkan pemimpin yang legitimated. Pilkada berkualitas adalah jawabannya. Pengalaman Pilkada yang berakhir chaos, setidaknya harus menjadi referensi bagi KPUD, Panwas, Eksekutif dan Legislatif untuk mengkaji ulang prioritas lembaganya.
Oleh karena itu PBHR Sulteng mendesak kepada :

KPUD Sulteng untuk segera mungkin menyelesaikan tahapan-tahapan dalam Pilgub secara konsekuen dan tepat waktu.

Kepada Panwas untuk segera melengkapi struktur Panwas di Kabupaten/Kota.
Kepada Panwas untuk bersikap tegas dan netral terhadap segala tindakan setiap pasangan kandidat yang mencederai demokrasi khususnya Pilgub.
Kepada Eksekutif untuk segera mengalokasikan anggaran dana operasional KPUD dan Panwas.

Demikian siaran pers ini dibuat untuk menjadi pertimbangan semua pihak dalam mengambil keputusan tentang Pilgub.

Palu, 10 November 2005

Andi Miswar Arman
Manager Information System

:: SEPERTINYA DERITA MASYARAKAT DIJADIKAN PROYEK ::

2005-04-08T15:47:00.000+08:00

::H ADNAN ARSAL

H Adnan Arsal adalah Ketua Forum Silaturahmi dan Perjuangan Umat Islam Poso (FSPUI). Ia dikenal sebagai tokoh Islam berpengaruh di sana. 2 Maret 2005 lalu, Andi Miswar dan Danel Lasimpo dari Seputar Rakyat berkesempatan mewawancarai Adnan Arsal di kediamannya di Palu. Seputar Rakyat memintanya memberi komentar tentang pengungkapan korupsi dana kemanusiaan Poso. Berikut petikan wawancaranya....

:: H ADNAN ARSAL :

SEPERTINYA DERITA MASYARAKAT MENJADI PROYEK

H Adnan Arsal adalah Ketua Forum Silaturahmi dan Perjuangan Umat Islam Poso (FSPUI). Ia dikenal sebagai tokoh Islam berpengaruh di sana. 2 Maret 2005 lalu, Andi Miswar dan Danel Lasimpo dari Seputar Rakyat berkesempatan mewawancarai Adnan Arsal di kediamannya di Palu. Adnan diminta memberikan komentar tentang pengungkapan korupsi dana kemanusiaan Poso. Berikut ini petikan wawancaranya.

Korupsi dana kemanusiaan Poso telah membuat kaum dhuafa semakin menderita. Bagaimana komentar ustadz?

Kalo kita lihat keadaan di Poso kita menghadapi masalah di mana masih ada kesepakatan yang terbengkalai, begitu turun bantuan selanjutnya terjadi korupsi besar-besaran. Kepada Menko Polkam saat berkunjung ke Poso, saya mengingatkan tentang korupsi dana bantuan kemanusiaan harus berhati-hati. Karena sudah ada masalah sebelumnya Karena itu juga saya meminta kepada aparat penegak hukum untuk memperoses siapa saja yang terbukti telah melakukan korupsi dana kemunsiaan. Siapa pun orangnya. Karena itu, masyarakat sekarang ini sulit untuk menahan diri. Jika ini makin lama-makin tidak ada penyelesaian maka persoalan ini akan semakin membesar dan menyakitkan rakyat.

Apakah aparat penegak hukum sendiri terlibat dalam korupsi dana kemanusiaan ini?

Kalau memang ada indikasi ada aparat yang terlibat, maka kita tidak perlu melihat siapa orangnya. Apalagi sekarang kan sudah ada KPK (red:Komisi Pemberantasan korupsi) apalagi ini korupsi yang melibatkan institusi-institusi negara.

Saat ini ada upaya mengalihkan issu korupsi ini menjadi issu SARA. Komentar ustadz?

Mudah-mudahan masyarakat Poso tidak terpancing dengan masalah itu. Jangan sampai masyarakat kacau dengan masalah ini. Masyarakat Poso harus lebih faham bahwa ada permainan di sini (red:kasus korupsi).

Apakah ustadz melihat masyarakat Poso sudah lebih rasional melihat issu korupsi dan issu SARA?

Fakta itu ada bahwa masyarakat Poso sudah memahami dana kemanusiaan yang diturunkan itu ada yang tidak menyentuh ke masyarakat. Oleh karena itu jika tidak ada langkah-langkah dan tindak lanjut upaya hukum untuk menyelesaikan korupsi ini maka akan ada emosi masyarakat sudah sampai di ubun-ubun.

Bagaimana dengan unjuk rasa dilakukan masyarakat Poso dalam upaya mendorong upaya penyelesaian persoalan korupsi dana kemanusiaan?

Kalo memang tidak ada langkah-langkah riil oleh penegak hukum dalam menustaskan persoalan ini, maka saya kira unjuk rasa merupakan hal yang wajar saja. Itu karena masyarakat sudah bingung apa yang harus dilakukan. Anak-anak saja akan unjuk rasa bila ada keinginanya yang tidak dipenuhi. Di alam demokrasi sekarang ini wajar saja mengadakan unjuk rasa karena mereka faham.

Jadi Ustadz sendiri mendukung aksi unjuk rasa yang dilakukan masyarakat?

Ya, kalau memang tidak ada langkah-langkah riil yang diambil oleh yang berwenang, kenapa tidak masyarakat melakukan unjuk rasa. Itu sama dengan air yang meluap jika salurannya macet. Itu harus menajdi perhatian yang berwenang jika ada masalah, harus betul-betul diselesaikan.

Bagaimana dengan mobilisasi yang dilakukan oleh orang-orang yang punya indikasi melakukan korupsi untuk melakukan penghadangan terhadap massa yang berunjuk rasa sebagai upaya melindungi?

Jadi memang saat ini ada pertarungan antara yang benar dan yang salah. Orang yang merasa terlibat dalam persoalan ini (red:korupsi dana kemanusiaan) tentunya akan membela diri. Sementara yang merasa dirugikan tentu akan melakukan unjuk rasa.

Apakah ustadz melihat dalam kasus Poso, sebagian besar orang menderita karena konflik tetapi ada juga yang semakin kaya karena konflik?

Yang jelas setelah Poso ini menderita dan babak-belur, kita kemudian berteriak minta bantuan berupa tempat tinggal, modal usaha dan jaminan hidup. Namun begitu bantuan turun, ada sejumlah orang yang memanfatkan ini. Jadi sepertinya derita masyarakat dijadikan proyek. ini seperti sudah jatuh ditimpa tangga lagi. > telah dimuat di seputarrRakyat edisi iv tahun ii